Hampir separuh PBF yang diperiksa BPOM pada 2025 tidak lolos. Laporan Tahunan 2025 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP BPOM mencatat 769 PBF diperiksa, 356 di antaranya (46,29%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Untuk fasilitas distribusi, "tidak memenuhi ketentuan" berarti mendapat minimal Peringatan Keras, bisa juga penghentian sementara kegiatan, pencabutan Sertifikat CDOB, atau rekomendasi pencabutan izin. Laporan yang sama menyebut 84 PBF dikenai sanksi pada 2024 akibat temuan kritikal, seperti penyimpangan distribusi dan diversi.
Artikel ini memetakan siapa yang menjatuhkan sanksi, bagaimana temuan digolongkan, tahapan sanksinya, dan pelanggaran yang paling sering ditemukan.
Siapa Menjatuhkan Sanksi Apa
- BPOM menjatuhkan sanksi atas pelanggaran CDOB: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan Sertifikat CDOB (PerBPOM 20/2025 Pasal 6). Tata caranya mengikuti PerBPOM 9/2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, sebagaimana diubah PerBPOM 19/2025.
- BPOM tidak mencabut izin PBF. BPOM menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan berusaha (dan penutupan sistem elektronik) kepada penerbit izin, yaitu Kementerian Kesehatan untuk PBF atau pemerintah provinsi untuk PBF Cabang.
- Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah menjatuhkan sanksi atas kewajiban perizinan berusaha: peringatan, penghentian sementara, denda administratif, daya paksa polisional, hingga pencabutan perizinan berusaha (Permenkes 11/2025 Pasal 28).
Kategori Temuan
Lampiran I PerBPOM 19/2025 menggolongkan temuan pemeriksaan menjadi tiga, dengan mempertimbangkan keparahan, kemudahan deteksi, dan keberulangan:
| Kategori | Contoh di PBF |
|---|---|
| Kritis (berat) | Penyaluran dari atau ke pihak yang tidak berwenang; penyaluran dalam jumlah tidak wajar kepada pihak yang tidak berwenang; produk tidak memenuhi syarat beredar (termasuk produk recall dan kedaluwarsa); pemalsuan data; penyimpanan tidak sesuai untuk produk berisiko tinggi seperti produk rantai dingin, narkotika, dan psikotropika; gabungan temuan mayor yang menunjukkan kegagalan sistem |
| Mayor (sedang) | Penyimpanan atau transportasi yang dapat memengaruhi mutu; validasi atau kualifikasi tidak memadai; risiko tercampur (mix-up); kegiatan tidak sesuai perizinan; temuan NPP, OOT, atau antimikroba yang tidak tergolong kritis |
| Minor | Temuan yang tidak tergolong kritis maupun mayor |
Tahapan Sanksi untuk PBF
Sanksi dapat diberikan bertahap atau kumulatif (Lampiran I PerBPOM 19/2025):
| Tindak lanjut | Kapan dikenakan |
|---|---|
| Pembinaan teknis | Hanya ada temuan minor |
| Peringatan | Kurang dari 6 temuan mayor; temuan minor yang sama di 2 pemeriksaan berturut-turut; laporan tidak disampaikan, tidak benar, atau terlambat 2 kali berturut-turut; menghalangi pengawasan |
| Peringatan keras | 6 temuan mayor atau lebih; temuan mayor yang sama di 2 pemeriksaan berturut-turut; masalah pelaporan 3 kali berturut-turut; tidak memperbaiki temuan yang menjadi dasar peringatan |
| Penghentian sementara kegiatan | Ada temuan kritis, atau tidak memperbaiki temuan yang menjadi dasar peringatan keras. Paling lama 21 hari kerja, diperpanjang bila CAPA belum memadai |
| Pencabutan Sertifikat CDOB | Antara lain: tetap beroperasi saat dihentikan sementara; mengulangi pelanggaran yang menjadi dasar penghentian; terbukti melakukan tindak pidana di bidang obat; kegagalan sistem CDOB yang disengaja, distribusi ilegal, atau distribusi ke pihak tidak berwenang; tidak ada kegiatan sesuai ruang lingkup selama 6 bulan berturut-turut (12 bulan untuk PBF baru); izin PBF tidak berlaku |
| Penutupan akses permohonan | Antara lain setelah penghentian sementara atau pencabutan; tidak menyampaikan laporan distribusi dalam 1 tahun terakhir; CAPA belum selesai atau belum memadai 6 bulan setelah sanksi. Untuk pencabutan, paling lama 2 tahun |
| Rekomendasi pencabutan izin | Antara lain PBF tidak aktif mendistribusikan selama 1 tahun; dalam 1 tahun tidak memiliki Sertifikat CDOB karena dicabut atau tidak pernah mengajukan; terbukti melakukan tindak pidana di bidang obat |
Karena PBF tanpa Sertifikat CDOB tidak dapat melakukan pengadaan dan penyaluran, pencabutan sertifikat pada praktiknya menghentikan usaha, jauh sebelum izinnya sendiri dicabut. Hal yang sama terjadi bila perpanjangan sertifikat terlambat diajukan: PerBPOM 16/2026 Pasal 85 mewajibkan perpanjangan diajukan 12 sampai 6 bulan sebelum sertifikat habis. Baca cara mendirikan PBF dan tahapan Sertifikat CDOB.
Sanksi Lain yang Perlu Diketahui
Narkotika, psikotropika, dan prekursor
Permenkes 5/2023 Pasal 92โ98 mengatur sanksi untuk pelanggaran pengelolaan NPP, termasuk penyimpanan, dokumen yang wajib disimpan terpisah paling singkat 5 tahun, dan laporan bulanan paling lambat tanggal 10. Sanksinya peringatan tertulis (paling banyak 3 kali), penghentian kegiatan sementara, rekomendasi pencabutan, dan pencabutan perizinan berusaha kegiatan NPP. Pelanggaran berat yang menimbulkan dampak kesehatan dan membahayakan jiwa dapat langsung berujung pencabutan. PBF berhak mengajukan keberatan paling lama 14 hari kerja sejak keputusan sanksi diterima (Pasal 98).
Pelaporan
Kewajiban lapor ke BPOM lewat e-WAS tetap mengikuti PerBPOM 2/2022 jo. 14/2023: obat setiap bulan paling lambat tanggal 25, NPP dan OOT paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Tata cara sanksinya kini mengikuti PerBPOM 9/2024 jo. 19/2025: laporan yang tidak disampaikan, tidak benar, atau terlambat 2 kali berturut-turut berujung Peringatan, 3 kali berturut-turut berujung Peringatan Keras. Baca panduan e-Report PBF dan e-WAS.
Recall
PerBPOM 12/2026 tidak memuat sanksi langsung untuk PBF; sanksinya ditujukan kepada pemilik izin edar. Tetapi kewajiban recall PBF mengacu ke standar CDOB, dan produk recall yang tetap beredar tergolong temuan kritis. Baca panduan recall obat di PBF.
Promosi, bonus, dan diskon obat
PerBPOM 7/2026 tentang Promosi dan Iklan Obat berlaku sejak 29 April 2026 dan menggantikan PerBPOM 2/2021. Cakupannya lebih luas dari iklan: "promosi" di sini termasuk kegiatan pemasaran PBF yang bertujuan meningkatkan distribusi atau penjualan obat (Pasal 1 angka 2). Yang dilarang bagi PBF antara lain:
- bonus atau hadiah berupa uang atau barang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, dan tenaga medis, termasuk keluarga dan afiliasinya, yang terkait penjualan produk (Pasal 35);
- bonus berupa obat dan sediaan farmasi lain dengan cara apa pun, termasuk yang dikemas bersama dan bonus atas pembelian sejumlah tertentu (Pasal 36 ayat (1) huruf f dan ayat (3));
- diskon berlebihan sampai harga di bawah harga pasar yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dan diskon dengan mekanisme komisi (Pasal 36 ayat (1) huruf g dan h).
Pelanggarannya dikenai sanksi administratif dari peringatan sampai pencabutan Sertifikat CDOB (Pasal 42). Masa penyesuaian 12 bulan di Pasal 44 hanya berlaku untuk persetujuan iklan, tidak untuk larangan bonus. Program "beli sekian gratis sekian" untuk obat sebaiknya ditinjau ulang bersama APJ dan prinsipal. Sampai artikel ini terbit, kami belum menemukan petunjuk teknis BPOM tentang penerapan larangan ini pada transaksi antara PBF dan apotek.
Pidana
Sanksi administratif tidak menghapus sanksi pidana (PerBPOM 9/2024 Pasal 12). UU 17/2023 tentang Kesehatan Pasal 435 mengancam pihak yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu dengan penjara paling lama 12 tahun atau denda, dan korporasi dapat ikut dimintai pertanggungjawaban. Pasal 436 mengancam pihak tanpa keahlian dan kewenangan yang melakukan praktik kefarmasian; bila terkait obat keras, ancamannya penjara paling lama 5 tahun atau denda. Besaran denda dalam UU 17/2023 telah disesuaikan ke sistem kategori KUHP oleh UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.
15 Ketidaksesuaian CDOB yang Sering Ditemukan BPOM
Laporan Tahunan 2025 BPOM memuat daftar ketidaksesuaian yang sering terjadi di fasilitas distribusi. Daftar ini tidak diurutkan menurut frekuensi:
- Layout yang disetujui UPT BPOM tidak sesuai kondisi aktual.
- Kebersihan gudang kurang terjaga.
- Kondisi penyimpanan tidak sesuai: campur dengan non-obat, tumpukan terlalu tinggi, penandaan kurang jelas.
- APJ tidak berperan dalam pengelolaan obat.
- Kualifikasi pemasok dan/atau pelanggan tidak konsisten.
- APJ tidak menyaring kebenaran dan keabsahan surat pesanan.
- Penyaluran ke pihak atau sarana yang tidak berwenang.
- Penyaluran dalam jumlah besar tanpa analisis kewajaran jumlah dan frekuensi pesanan.
- Penyaluran ke alamat yang tidak sesuai dengan surat pesanan.
- Dokumen pengadaan dan/atau penyaluran tidak tertelusur.
- Mengelola produk rantai dingin tanpa sertifikat CDOB untuk aktivitas tersebut atau tanpa fasilitas penyimpanan yang sesuai.
- Pengiriman produk rantai dingin tidak divalidasi.
- Tidak beroperasi sesuai ruang lingkup Sertifikat CDOB lebih dari 6 bulan berturut-turut.
- Tidak beroperasi di alamat sesuai perizinan.
- Sarana beralih fungsi menjadi sarana lain.
Butir 5 sampai 10 menyangkut alur penjualan dan dokumen, dan sebagian besar bisa dicegah dengan kontrol yang konsisten di sistem. Baca verifikasi izin pelanggan PBF. Butir 11 dan 12 dibahas di panduan cold chain di PBF.
Cara Menghindarinya
- Jadikan inspeksi diri rutin, bukan formalitas. Lakukan minimal setahun sekali terhadap semua aspek CDOB, catat temuan, dan tutup dengan CAPA. Gunakan checklist inspeksi diri CDOB berisi 521 butir dari naskah resmi.
- Kunci alur penjualan. Pelanggan tidak terkualifikasi, golongan obat yang tidak sesuai, dan SP NPP yang tidak sah harus ditolak sebelum barang disiapkan.
- Analisis kewajaran untuk NPP, OOT, dan antimikroba, dengan catatan konfirmasi yang terdokumentasi.
- Jangan biarkan produk tidak memenuhi syarat keluar gudang: lot kedaluwarsa, produk recall, dan produk karantina diblokir, bukan sekadar diberi tanda.
- Laporan tepat waktu: tanggal 10 dan 25 setiap bulan. Dua kali terlambat berturut-turut sudah berujung Peringatan.
- Tanggapi CAPA dengan cepat. CAPA yang belum selesai atau belum memadai 6 bulan setelah sanksi bisa menutup akses permohonan Sertifikat CDOB.
- Pantau jendela perpanjangan sertifikat 12 sampai 6 bulan sebelum habis.
- Tinjau program promo obat terhadap PerBPOM 7/2026: bonus obat atas pembelian sejumlah tertentu, cashback, dan diskon dengan mekanisme komisi termasuk yang dilarang.
Bagaimana Sistem Membantu
Banyak temuan berawal dari keputusan sehari-hari yang luput dicek: satu SO ke pelanggan yang SIP-nya habis, satu lot kedaluwarsa yang ikut terkirim, atau laporan yang disusun ulang terburu-buru. Reksa, ERP PBF dari ICBDATA, menolak sales order ke pelanggan yang tidak memenuhi syarat, mewajibkan SP NPP yang sah, menahan pesanan NPP yang tidak wajar untuk persetujuan APJ, memblokir pengiriman lot kedaluwarsa dan lot yang sedang di-recall, menyusun daftar pelanggan terdampak recall beserta tenggat laporannya, mengirim alarm saat suhu gudang keluar batas, mencatat jejak audit perubahan data, dan menampilkan status jendela perpanjangan Sertifikat CDOB. Untuk PerBPOM 7/2026, Reksa memblokir promo bonus obat dan cashback obat, menolak qty bonus obat di trip kanvas, mewajibkan persetujuan APJ untuk aturan diskon, promo, dan program prinsipal yang membuat harga di bawah HNA, serta menahan sales order dan faktur yang harga bersih per baris obatnya di bawah HNA sampai disetujui APJ atau Manajer dengan alasan tertulis. Untuk kriteria lengkap memilih sistem, baca panduan memilih software PBF.
