← Kembali ke Blog

CDOB Terbaru (PerBPOM 20/2025): Apa yang Berubah dari PerBPOM 9/2019 dan Artinya bagi PBF

CDOB Terbaru (PerBPOM 20/2025): Apa yang Berubah dari PerBPOM 9/2019 dan Artinya bagi PBF

Jawaban singkat: CDOB terbaru adalah Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Peraturan ini ditetapkan pada 24 Juni 2025, diundangkan pada 3 Juli 2025, dan berlaku sejak tanggal diundangkan (Pasal 9). Peraturan ini mencabut PerBPOM No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis CDOB beserta perubahannya, PerBPOM No. 6 Tahun 2020 (Pasal 8).

Status per November 2026: PerBPOM 20/2025 masih menjadi standar CDOB yang berlaku. Perubahan yang kami temukan sejauh ini hanya pencabutan Pasal 5 ayat 2 oleh PerBPOM No. 16 Tahun 2026 tentang Sertifikasi CPOB dan CDOB (lihat bagian 4).

Menurut lampirannya, standar baru ini mengacu pada beberapa rujukan internasional: PIC/S Guide to Good Distribution Practice for Medicinal Products (PE011-1, 2014), PIC/S Guidelines on GDP of Active Substances (PI047-1, 2018), WHO Good Storage and Distribution Practices for Medical Products (TRS 1025 Annex 7), WHO Good Trade and Distribution Practices for Pharmaceutical Starting Materials (TRS 996 Annex 6), dan pedoman GDP dari IPEC.

Berikut perubahan yang terlihat langsung dari perbandingan batang tubuh kedua peraturan, lalu apa saja yang diminta lampirannya dari sistem elektronik PBF.

1. Dari "Pedoman Teknis" Menjadi "Standar"

Judulnya berubah dari Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik menjadi Standar Cara Distribusi Obat yang Baik. Pasal 2 menyatakan PBF, PBF Cabang, dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian wajib menerapkan standar CDOB dalam pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat.

2. Standar CDOB Kini Terdiri dari 12 Aspek

PerBPOM 9/2019 (11 aspek)PerBPOM 20/2025 (12 aspek)
Manajemen mutuManajemen mutu
Organisasi, manajemen, dan personaliaOrganisasi dan personalia
Bangunan dan peralatanBangunan dan peralatan
DokumentasiDokumentasi
โ€”Operasional (kini disebut eksplisit di batang tubuh)
Keluhan, obat/bahan obat kembalian, diduga palsu, penarikan kembaliKeluhan, obat/bahan obat kembalian, diduga palsu, penarikan kembali
Fasilitas distribusi berdasarkan kontrakKegiatan alih daya (outsourced activities)
Inspeksi diriInspeksi diri
TransportasiTransportasi
Ketentuan khusus bahan obatKetentuan khusus bahan obat
Ketentuan khusus produk rantai dinginKetentuan khusus produk rantai dingin (CCP)
Ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasiKetentuan khusus narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, dan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan

Dua perubahan paling terasa bagi PBF: istilah "fasilitas distribusi berdasarkan kontrak" diganti "kegiatan alih daya", yang dalam lampiran wajib dikendalikan lewat manajemen risiko mutu, dan obat-obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan kini masuk ketentuan khusus bersama narkotika, psikotropika, dan prekursor.

3. Sistem Elektronik Diakui, dan Penyedianya Wajib Ber-CDOB

Ini perubahan terbesar dibanding PerBPOM 9/2019:

  • Pasal 4 ayat (1)โ€“(2): PBF dan PBF Cabang dapat menerapkan CDOB dengan sistem elektronik, yang disediakan, dikelola, dan dioperasikan secara mandiri atau bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik (PSE) atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE).
  • Pasal 4 ayat (4): PSE/PPMSE yang menyediakan sistem elektronik untuk distribusi obat wajib menerapkan standar CDOB.
  • Pasal 5 ayat (1): penerapan CDOB oleh PBF, PBF Cabang, dan PSE/PPMSE wajib dibuktikan dengan Sertifikat CDOB. Di PerBPOM 9/2019, kewajiban sertifikat hanya disebut untuk PBF dan PBF Cabang.
  • Pasal 1 angka 10: definisi Sertifikat CDOB kini mencakup "sistem elektronik yang digunakan dalam distribusi Obat".

Artinya, saat memilih platform atau sistem elektronik untuk kegiatan distribusi, PBF perlu menanyakan status kepatuhan CDOB penyedianya. Lampiran butir 7.21 juga mensyaratkan kontrak dengan PSE/PPMSE memuat ketentuan bahwa PBF dapat melakukan audit trail melalui sistem yang disediakan.

4. Cakupan Fasilitas Pemerintah Diperluas

Istilah Instalasi Sediaan Farmasi diganti Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian, yaitu sarana milik Pemerintah Pusat (termasuk TNI dan Polri), Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD. Fasilitas ini wajib menerapkan CDOB, dan penerapannya dapat dibuktikan dengan Sertifikat CDOB (Pasal 5 ayat 2).

Pembaruan September 2026: ketentuan Pasal 5 ayat 2 itu dicabut oleh PerBPOM No. 16 Tahun 2026 tentang Sertifikasi CPOB dan CDOB (Pasal 98 huruf c). Aturan baru ini mewajibkan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian membuktikan pemenuhan CDOB dengan Sertifikat CDOB, paling lambat 5 tahun untuk tingkat nasional dan provinsi serta 7 tahun untuk tingkat kabupaten/kota sejak aturan diundangkan (Pasal 97 ayat 8 dan 9). PerBPOM 16/2026 juga mencabut Perka BPOM 25/2017 tentang tata cara sertifikasi CDOB.

5. Sanksi: Kini Ada Rekomendasi Penutupan Sistem Elektronik

Sanksi administratif utamanya tetap sama seperti aturan lama: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan Sertifikat CDOB (Pasal 6 ayat 2). Yang baru, Kepala BPOM dapat menyampaikan rekomendasi kepada instansi penerbit izin berupa penutupan sistem elektronik dan/atau pencabutan perizinan berusaha (Pasal 6 ayat 3โ€“4).

6. Yang Diminta Lampiran dari Sistem Elektronik PBF

Bagi PBF yang memakai software, bagian lampiran berikut paling relevan:

  • Sistem komputer (butir 3.31โ€“3.37): sistem harus diuji menyeluruh sebelum dipakai; validasi dilakukan pengguna, minimal mencakup entri data, proses, keluaran, dan keamanan akses, setidaknya untuk penyimpanan, pengadaanโ€“penyaluran termasuk transaksi keuangan, serta data pemasok dan pelanggan; data hanya boleh dimasukkan atau diubah oleh personel berwenang; harus ada audit trail atas perubahan dan penghapusan; akses dibatasi kata sandi; dan data diamankan dari kerusakan.
  • Kartu stok (butir 4.22โ€“4.23): boleh elektronik, dan minimal memuat nama, bentuk sediaan, kekuatan, isi dan jenis kemasan; jumlah persediaan; tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan; tanggal, nomor dokumen, dan tujuan pengiriman; jumlah; nomor batch dan kedaluwarsa setiap transaksi; serta identitas petugas untuk pencatatan elektronik.
  • Dokumentasi elektronik (butir 4.24): harus tervalidasi dan tertelusur, mampu menelusuri mutasi minimal 5 tahun terakhir, bisa disalin atau dicetak, dan memiliki audit trail yang mencatat siapa yang mengakses, mengubah, menghapus, dan menyetujui dokumen.
  • Surat pesanan elektronik (butir 4.19): harus menjamin kewenangan apoteker penanggung jawab, mencantumkan identitas dan izin sarana serta pemasok, nama, bentuk, kekuatan, dan jumlah obat; menjamin ketertelusuran minimal 5 tahun; dan tersedia backup data elektronik.

Checklist PBF untuk Standar CDOB Terbaru

  1. Perbarui rujukan SOP dari PerBPOM 9/2019 ke PerBPOM 20/2025, dan petakan SOP Anda ke 12 aspek standar.
  2. Tambahkan penanganan OOT ke SOP penyimpanan, penyaluran, dan pelaporan, sejajar dengan narkotika, psikotropika, dan prekursor.
  3. Tinjau semua kegiatan alih daya (gudang pihak ketiga, transportasi, pengujian) dengan manajemen risiko mutu dan kontrak tertulis.
  4. Tanyakan status CDOB penyedia sistem elektronik Anda, dan pastikan kontraknya memberi Anda akses audit trail.
  5. Siapkan dokumen validasi sistem komputer untuk modul penyimpanan, pengadaanโ€“penyaluran, keuangan, dan data pemasok/pelanggan.
  6. Cek kartu stok elektronik: apakah sudah memuat batch, kedaluwarsa, nomor dokumen, sumber/tujuan, dan identitas petugas untuk setiap transaksi?
  7. Pastikan data bisa ditelusuri 5 tahun ke belakang, bisa dicetak, dan punya backup.

Bagaimana Sistem Membantu

Banyak butir di atas adalah soal data yang lengkap sejak transaksi terjadi. Reksa, ERP PBF dari ICBDATA, membentuk logbook narkotika, psikotropika, dan prekursor otomatis dari penerimaan barang dan pengiriman, lengkap dengan lot, kedaluwarsa, sumber/tujuan, nomor dokumen, dan identitas petugas, serta menyediakan modul CDOB untuk sertifikat, self-inspection, deviasi & CAPA, SOP, dan change control. Untuk daftar kemampuan yang perlu Anda nilai dari vendor mana pun, baca panduan memilih software PBF.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Peraturan ditetapkan 24 Juni 2025, diundangkan 3 Juli 2025, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 9). Peraturan ini mencabut PerBPOM 9/2019 tentang Pedoman Teknis CDOB beserta perubahannya, PerBPOM 6/2020.

Standar CDOB terbaru adalah PerBPOM No. 20 Tahun 2025, ditetapkan 24 Juni 2025 dan diundangkan 3 Juli 2025. Sebelumnya berlaku PerBPOM No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis CDOB yang diubah PerBPOM No. 6 Tahun 2020.

Manajemen mutu; organisasi dan personalia; bangunan dan peralatan; dokumentasi; operasional; keluhan, obat/bahan obat kembalian, diduga palsu dan penarikan kembali; kegiatan alih daya; inspeksi diri; transportasi; ketentuan khusus bahan obat; ketentuan khusus produk rantai dingin; serta ketentuan khusus narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, dan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Pasal 2 ayat 2).

PerBPOM 20/2025 Pasal 4 ayat (4) mewajibkan PSE/PPMSE yang menyediakan sistem elektronik untuk distribusi obat menerapkan standar CDOB, dan Pasal 5 ayat (1) mewajibkan penerapannya dibuktikan dengan Sertifikat CDOB.

Ya. Lampiran butir 3.35 mewajibkan rekaman perubahan dan penghapusan (audit trail) yang dapat tertelusur, dan butir 4.24 mewajibkan audit trail pada dokumen elektronik yang mencatat siapa yang mengakses, mengubah, menghapus, dan/atau menyetujui dokumen.

Untuk dokumentasi elektronik, minimal 5 tahun terakhir (lampiran butir 4.24 huruf b). Sistem surat pesanan elektronik juga harus menjamin ketertelusuran produk minimal 5 tahun (butir 4.19 huruf g).

Sumber

Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum. Untuk kepastian kewajiban perusahaan Anda, rujuk naskah peraturan resmi dan petunjuk terbaru dari Kementerian Kesehatan atau BPOM.

Siapkan Sistem PBF yang Sesuai CDOB

Reksa menyimpan lot, kedaluwarsa, sumber/tujuan, nomor dokumen, dan identitas petugas di logbook NPP yang terbentuk otomatis dari transaksi.

Lihat Reksa โ€” ERP PBF