Menyalurkan obat ke pihak yang tidak berwenang adalah salah satu pelanggaran paling berat bagi Pedagang Besar Farmasi. BPOM menggolongkannya sebagai temuan kritis, yang bisa langsung berujung penghentian sementara kegiatan. Laporan Tahunan 2025 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP BPOM juga mencantumkan kualifikasi pelanggan yang tidak konsisten, skrining surat pesanan yang tidak dilakukan APJ, dan penyaluran tanpa analisis kewajaran dalam daftar ketidaksesuaian CDOB yang sering ditemukan di fasilitas distribusi.
Artikel ini merangkum siapa saja yang boleh menerima obat dari PBF, dokumen apa yang perlu dicek untuk setiap jenis pelanggan, dan bagaimana kualifikasi pelanggan dijalankan sesuai CDOB.
Dasar Hukum yang Berlaku Sekarang
- Permenkes No. 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha subsektor kesehatan. Standar PBF ada di Lampiran B.1. Peraturan ini mencabut Permenkes No. 14 Tahun 2021 beserta perubahannya, sepanjang mengatur standar kegiatan usaha (Pasal 39). Banyak SOP dan materi pelatihan masih merujuk Permenkes 14/2021, jadi ini saat yang tepat untuk memperbaruinya.
- PerBPOM No. 20 Tahun 2025 tentang Standar CDOB, terutama lampiran Bab V bagian Kualifikasi Pelanggan (butir 5.31โ5.37) dan Penerimaan Pesanan (butir 5.72โ5.74), serta Bab XII untuk narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu (OOT).
- Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, untuk surat pesanan dan penyaluran NPP.
Kepada Siapa PBF Boleh Menyalurkan Obat
Permenkes 11/2025 Lampiran B.1 menyatakan PBF dan PBF Cabang hanya dapat menyalurkan obat kepada:
| Penerima | Golongan obat yang boleh |
|---|---|
| PBF dan PBF Cabang | Semua golongan, sesuai sertifikat dan izin penerima |
| Fasilitas pengelolaan kefarmasian (sarana milik pemerintah, TNI/Polri, BUMN, BUMD) | Semua golongan |
| Fasilitas pelayanan kefarmasian: apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, instalasi farmasi puskesmas | Semua golongan, dengan ketentuan khusus untuk NPP |
| Lembaga riset dan lembaga pendidikan | Semua golongan, dengan ketentuan khusus untuk NPP |
| Toko obat | Hanya obat bebas dan obat bebas terbatas |
| Hypermarket, supermarket, dan minimarket | Hanya obat bebas dan obat bebas terbatas, sesuai ketentuan Menteri |
Dua larangan penting dari lampiran yang sama: PBF dilarang menyalurkan obat secara eceran dan dilarang menyerahkan langsung kepada pasien, dan setiap penyaluran harus berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani penanggung jawab sarana pemesan. Untuk ritel modern, surat pesanan ditandatangani tenaga pendukung atau penunjang kesehatan penanggung jawabnya; untuk lembaga riset dan pendidikan, oleh pimpinannya. PBF Cabang juga hanya boleh menyalurkan di provinsi sesuai izinnya.
Perhatikan bahwa untuk klinik, rumah sakit, dan puskesmas, yang menjadi pelanggan adalah instalasi farmasinya (PP 28/2024, penjelasan Pasal 417), dengan apoteker sebagai penanggung jawab.
Aturan ini sejalan dengan PerBPOM 5/2026 untuk sisi pelanggan. Toko obat dan ritel modern hanya boleh mengelola obat bebas dan bebas terbatas, dan ritel tanpa pusat distribusi membeli melalui toko obat pengampu. Baca PerBPOM 5/2026 dan dampaknya bagi PBF.
Kualifikasi Pelanggan Menurut CDOB
Butir 5.31 mewajibkan fasilitas distribusi memastikan obat "hanya disalurkan kepada pihak yang berhak atau berwenang" dengan melakukan kualifikasi pelanggan. Ketentuan pokoknya:
- Prosedur tertulis dan dokumentasi. Kualifikasi dikendalikan dengan prosedur tertulis, hasilnya didokumentasikan, dan diverifikasi ulang secara berkala serta bila terjadi perubahan (butir 5.33).
- Aspek sarana: pelanggan memiliki perizinan berusaha untuk beroperasi. Aspek produk: obat yang disalurkan memiliki izin edar yang masih berlaku (butir 5.34). Untuk pelanggan yang juga fasilitas distribusi, ada aspek operasional: sistem mutu dan kemampuan mengelola obat (butir 5.35).
- Pantau pola transaksi. PBF harus memantau setiap transaksi dan menyelidiki penyimpangan pola yang berisiko penyalahgunaan. Sumber dan mekanisme pembayaran pelanggan sebaiknya ikut dinilai sejak kualifikasi awal (butir 5.36โ5.37).
- APJ bertanggung jawab memastikan kualifikasi dan persetujuan pelanggan terlaksana (butir 2.12 huruf f).
Dokumen yang Dicek per Jenis Pelanggan
| Pelanggan | Yang perlu dicek |
|---|---|
| Apotek | Perizinan berusaha (PB) apotek dari OSS, alamat sesuai PB, apoteker penanggung jawab beserta SIP yang masih berlaku untuk alamat apotek tersebut |
| Klinik | PB klinik, keberadaan instalasi farmasi, apoteker penanggung jawab kefarmasian dan SIP-nya |
| Rumah sakit | PB rumah sakit, instalasi farmasi, apoteker penanggung jawab dan SIP-nya |
| Toko obat | PB toko obat dan penanggung jawab teknis tenaga vokasi farmasi (minimal D-3 Farmasi) dengan SIP yang berlaku |
| PBF / PBF Cabang | PB PBF atau PBF Cabang, wilayah provinsi (untuk cabang), Sertifikat CDOB, apoteker penanggung jawab; untuk narkotika juga Izin Khusus Penyaluran Narkotika |
| Ritel modern | Perizinan berusaha, penanggung jawab, dan status pusat distribusi; hanya obat bebas dan bebas terbatas |
| Lembaga riset / pendidikan | Dokumen kelembagaan dan pimpinan penanggung jawab; untuk narkotika/psikotropika, izin dari Menteri |
SIP, bukan STR, yang punya tanggal kedaluwarsa
Sejak UU 17/2023, STR berlaku seumur hidup (Pasal 260 ayat 4). Yang punya masa berlaku adalah SIP: 5 tahun, dan hanya berlaku untuk satu tempat praktik (UU 17/2023 Pasal 264; PP 28/2024 Pasal 682). Jadi data pelanggan yang perlu dipantau adalah tanggal habis SIP penanggung jawab dan kecocokan alamat praktiknya dengan alamat sarana. Perizinan berusaha yang terbit lewat OSS berlaku sepanjang usaha berjalan, tetapi tetap cek bahwa alamat dan penanggung jawabnya masih sesuai.
Saat Menerima Surat Pesanan
Butir 5.72 merinci apa yang harus dipastikan penanggung jawab setiap kali menerima surat pesanan (SP), baik manual maupun elektronik:
- Pemesan terdaftar sebagai pelanggan yang terkualifikasi.
- Kebenaran dan keabsahan SP: nama, bentuk, kekuatan, jumlah, dan isi kemasan obat; nomor dan tanggal SP; nama, alamat, kontak, dan izin sarana pemesan; serta nama, izin praktik, dan kontak penanggung jawab sarana pemesan.
- Kewajaran pesanan: jumlah dan frekuensi dibandingkan kapasitas gudang pemesan; jenis obat (NPP, OOT, dan antimikroba yang rawan dipakai tidak rasional); sediaan yang perlu penanganan khusus; serta lokasi dan kondisi pelayanan sarana pemesan.
Bila ada keraguan, PBF harus mengonfirmasi ke penanggung jawab sarana pemesan dan mendokumentasikan konfirmasinya (butir 5.73). PBF juga harus punya sistem yang efektif untuk mencegah penyaluran ke pihak tidak berwenang, termasuk penyaluran secara panel (butir 5.74), dan pengiriman hanya ditujukan ke pelanggan yang memiliki perizinan berusaha (butir 5.78).
Contoh nyata dari laporan BPOM: analisis data e-WAS pada 2025 terhadap penyaluran tetrasiklin berujung pemeriksaan 18 PBF. Temuannya sebagian besar penyaluran tanpa analisis kewajaran, kualifikasi pelanggan yang tidak memadai, dan dokumen penyaluran yang tidak bisa ditunjukkan. Hasilnya, 6 PBF mendapat Peringatan Keras dan 6 PBF mendapat Peringatan.
Ketentuan Khusus Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan OOT
- SP terpisah dari pesanan barang lain. Satu SP narkotika hanya untuk satu jenis narkotika; SP psikotropika atau prekursor boleh untuk satu atau beberapa jenis (Permenkes 5/2023 Pasal 34).
- SP NPP memuat nama dan jabatan apoteker, nama obat, bentuk sediaan, kekuatan, jumlah dalam angka dan huruf, nama dan alamat sarana, serta tanda tangan, stempel, dan nomor SIPA. SP dibuat minimal 3 rangkap (Pasal 41).
- Penerima NPP terbatas: narkotika hanya ke PBF yang memiliki izin khusus penyalur narkotika, apotek, klinik, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan yang berwenang (CDOB butir 12.11). Toko obat hanya boleh menerima prekursor golongan obat bebas terbatas, dengan SP dari tenaga kefarmasiannya (Permenkes 5/2023 Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 41 ayat 6).
- Pesanan yang ditolak harus segera diberitahukan dengan surat penolakan pesanan. SP asli diberi tanda pembatalan yang jelas dan diarsipkan bersama salinan surat penolakan (CDOB butir 12.36 huruf c). Untuk obat reguler, surat penolakan bukan kewajiban tertulis, tetapi tetap praktik baik untuk jejak audit.
- Pengemasan NPP dan OOT baru dilakukan setelah SP diterima (butir 12.37), dan seluruh dokumennya disimpan terpisah paling singkat 5 tahun (butir 12.56).
- OOT kini diatur PerBPOM 12/2025, yang menambahkan ketamin ke daftar (bersama tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, dan dekstrometorfan). Toko obat dilarang menyerahkan OOT golongan obat keras.
Sanksinya
Lampiran I PerBPOM 9/2024 sebagaimana diubah PerBPOM 19/2025 menggolongkan peredaran obat dari atau ke pihak yang tidak berwenang, termasuk penyaluran dalam jumlah tidak wajar, sebagai temuan kritis. Temuan kritis menjadi dasar penghentian sementara kegiatan. Bila pelanggaran diulang atau menunjukkan kegagalan sistem yang disengaja, Sertifikat CDOB bisa dicabut, dan BPOM dapat merekomendasikan pencabutan izin PBF kepada penerbit izin. Permenkes 11/2025 Pasal 28 juga menyediakan sanksi dari peringatan, penghentian sementara, denda administratif, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Checklist Kualifikasi Pelanggan
- SOP kualifikasi pelanggan tertulis, disetujui APJ, dengan jadwal kualifikasi ulang (misalnya tahunan).
- Berkas setiap pelanggan: PB, alamat, penanggung jawab, SIP dan tanggal habisnya, serta Sertifikat CDOB untuk pelanggan PBF.
- Jenis pelanggan di master data menentukan golongan obat yang boleh dipesan.
- Skrining setiap SP oleh APJ atau personel yang ditunjuk, sebelum barang disiapkan.
- Analisis kewajaran untuk NPP, OOT, dan antimikroba, dengan catatan konfirmasi bila pesanan tidak wajar.
- Surat penolakan untuk SP NPP/OOT yang tidak dilayani, diarsipkan bersama SP asli.
- Alamat kirim selalu sama dengan alamat di SP dan perizinan pelanggan.
Bagaimana Sistem Membantu
Verifikasi manual di atas paling sering gagal di satu titik: saat sales order dibuat dengan tergesa-gesa. Karena itu pengecekan sebaiknya terjadi di sistem, sebelum barang disiapkan. Reksa, ERP PBF dari ICBDATA, menolak sales order bila SIP apoteker penanggung jawab apotek, klinik, atau rumah sakit sudah habis, bila SIP tenaga vokasi farmasi toko obat sudah habis, dan bila pelanggan PBF belum memiliki Sertifikat CDOB yang masih berlaku. Obat keras dan NPP yang dipesan toko obat atau ritel modern ditolak, dan narkotika untuk pelanggan PBF ditolak bila izin khusus penyaluran narkotikanya belum tercatat. Setiap pesanan NPP terikat ke surat pesanan yang sudah disetujui: jumlahnya memotong sisa kuota SP, SP yang habis otomatis berstatus terpakai dan tidak bisa dipakai lagi, dan aturan satu SP untuk satu jenis narkotika divalidasi sejak SP dibuat. SP NPP yang ditolak langsung menghasilkan surat penolakan yang bisa dicetak. Pesanan NPP, OOT, dan antimikroba ditahan untuk persetujuan APJ bila jumlahnya lebih dari dua kali rata-rata tiga bulan terakhir pelanggan itu, atau bila pelanggan belum punya riwayat pesanan. Halaman Verifikasi Izin Pelanggan menampilkan izin yang kosong, habis, atau akan habis, beserta jadwal kualifikasi ulang tiap pelanggan. Untuk kriteria lengkap memilih sistem, baca panduan memilih software PBF.
