← Kembali ke Blog

Laporan Narkotika & Psikotropika PBF: e-Report Kemenkes & e-WAS BPOM (Tenggat, Isi, Sanksi)

Laporan Narkotika & Psikotropika PBF: e-Report Kemenkes & e-WAS BPOM (Tenggat, Isi, Sanksi)

e-Report PBF adalah sistem pelaporan elektronik Kementerian Kesehatan untuk Pedagang Besar Farmasi. Menurut portal resminya, aplikasi ini dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi, Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan, dan "diperuntukkan bagi seluruh Pedagang Besar Farmasi dan Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia."

Salah satu laporan terpenting yang harus disiapkan PBF setiap bulan adalah laporan pemasukan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi (NPP). Artikel ini membahas dasar hukumnya, isi minimal laporan, tenggatnya, dan kesalahan yang paling sering terjadi.

Dasar Hukum: Permenkes No. 5 Tahun 2023

Sejak 2023, ketentuan NPP disatukan dalam Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yang menggantikan Permenkes No. 3 Tahun 2015. Untuk pelaporan, intinya ada di Pasal 88:

  • PBF (bersama industri farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, dan fasilitas lain) wajib menyampaikan laporan pemasukan dan penyaluran produk jadi NPP setiap bulan.
  • Laporan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan melalui sistem elektronik.
  • Tenggatnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Banyak materi lama masih merujuk Permenkes 3/2015, yang dulu mengarahkan laporan PBF ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Pastikan SOP internal Anda sudah diperbarui ke Permenkes 5/2023.

Laporan NPP bukan satu-satunya laporan bulanan ke Kementerian Kesehatan. Standar kegiatan usaha PBF dalam Permenkes No. 11 Tahun 2025 (Lampiran B.1) mewajibkan PBF menyampaikan, melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional, laporan penerimaan dan penyaluran obat setiap bulan, di samping laporan bulanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi.

Isi Minimal Laporan NPP Bulanan

Pasal 88 ayat (2) menetapkan laporan minimal memuat:

#Isi laporanYang perlu disiapkan dari sistem
aNama, bentuk sediaan, dan kekuatanMaster produk lengkap (bukan hanya nama dagang)
bJumlah persediaan awal dan akhir bulanSaldo berjalan logbook yang cocok dengan stok fisik
cTanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaanNomor faktur/surat jalan pemasok dan nama prinsipal/PBF asal
dJumlah yang diterimaData penerimaan barang per transaksi
eTanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluranNomor faktur/surat jalan dan nama pelanggan tujuan
fJumlah yang disalurkanData pengiriman per transaksi
gNomor batch dan kedaluwarsa setiap penerimaan/penyaluran, serta persediaan awal dan akhirPencatatan per lot di setiap transaksi masuk dan keluar

Perhatikan poin (c), (e), dan (g): laporan bukan sekadar rekap jumlah per obat. Tanpa nomor dokumen dan nomor batch di setiap transaksi, laporan tidak bisa disusun tanpa membuka ulang dokumen satu per satu.

Pencatatan Harian & Penyimpanan Dokumen

Laporan bulanan hanya serapi pencatatan hariannya. Permenkes 5/2023 mengatur keduanya:

  • Pasal 86 โ€” setiap pemasukan dan pengeluaran NPP wajib dicatat dengan isi yang hampir sama dengan laporan, ditambah paraf atau identitas petugas yang ditunjuk, dan harus sesuai dengan dokumen penerimaan dan penyaluran.
  • Pasal 87 โ€” seluruh dokumen pencatatan, penerimaan, penyaluran, dan surat pesanan NPP wajib disimpan terpisah dari dokumen lain, paling singkat 5 tahun. Di aturan lama, batasnya 3 tahun.

e-Report PBF Bukan SIPNAP

Ini kekeliruan yang masih sering ditemui, bahkan di materi vendor software: menyebut PBF melapor lewat SIPNAP. Situs resmi SIPNAP menyebut aplikasinya "diperuntukkan bagi seluruh Unit Pelayanan (Apotek, Klinik & Rumah Sakit)" beserta dinas kesehatan. Sementara e-Report PBF secara eksplisit ditujukan untuk PBF dan Dinas Kesehatan Provinsi.

Selain laporan NPP, portal e-Report PBF juga menyediakan petunjuk pengisian formulir pelaporan obat dan bahan obat, yang dipakai untuk pelaporan penerimaan dan penyaluran obat secara periodik. Format dan jadwalnya bisa berubah, jadi selalu cek pengumuman dan petunjuk terbaru di portal.

Jangan Lupa: Laporan ke BPOM Lewat e-WAS

Selain e-Report PBF ke Kementerian Kesehatan, PBF juga punya kewajiban pelaporan ke Badan POM melalui e-WAS (e-was.pom.go.id), yang dikelola Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Menurut FAQ resmi e-WAS 2026, dasar hukumnya adalah PerBPOM No. 14 Tahun 2023 tentang perubahan atas PerBPOM No. 2 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi.

  • Cakupannya lebih luas dari NPP โ€” komoditi obat (obat keras, obat bebas, dan obat bebas terbatas), narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obat tertentu (OOT), serta bahan obat.
  • Tenggat: laporan pemasukan dan penyaluran obat dan bahan aktif obat disampaikan setiap bulan, paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya (Pasal 7 ayat 1a PerBPOM 2/2022 sebagaimana diubah PerBPOM 14/2023; sebelumnya triwulanan). Untuk narkotika, psikotropika, prekursor, dan OOT, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Pasal 7 ayat 2).
  • Format: template Excel (.xls) dari laman e-WAS, satu file untuk satu jenis komoditi, tanggal ditulis YYYY-MM-DD, dan kode obat harus sesuai master data BPOM.
  • Tetap lapor walau tidak ada transaksi โ€” tersedia fitur pelaporan nihil untuk komoditi yang tidak dikelola.
  • Pemusnahan obat ikut dilaporkan sebagai transaksi penyaluran dengan jenis transaksi "Lainnya".
  • Perbaikan terbatas โ€” laporan yang sudah terkirim hanya bisa diperbaiki satu kali, untuk paling jauh 2 periode sebelumnya.
  • Tidak lapor berturut-turut ada konsekuensinya โ€” BPOM menerbitkan tindak lanjut, dan bila dikenai sanksi administratif, PBF diminta menyusun CAPA dalam 21 hari kerja.

Catatan: e-WAS berbeda dengan e-MESO, yaitu aplikasi BPOM untuk monitoring efek samping obat.

Kesalahan yang Paling Sering Terjadi

  1. Lewat tanggal 10. Rekap dikerjakan manual di awal bulan, lalu tertunda karena data belum lengkap atau staf yang biasa mengerjakan sedang cuti.
  2. Saldo logbook tidak cocok dengan stok fisik. Biasanya karena logbook diisi terpisah dari transaksi penjualan dan penerimaan.
  3. Batch dan kedaluwarsa tidak tercatat per transaksi, sehingga poin (g) harus ditelusuri ulang dari dokumen fisik.
  4. Nomor dokumen sumber/tujuan tidak lengkap โ€” misalnya hanya mencatat nama pelanggan tanpa nomor faktur.
  5. Produk belum terdaftar di portal, sehingga ID produk di file laporan tidak dikenali saat diunggah.
  6. Dokumen NPP tercampur dengan dokumen lain, padahal Pasal 87 mewajibkan penyimpanan terpisah.

Sanksinya

Pelanggaran Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif menurut Pasal 92 Permenkes 5/2023, berupa:

  • peringatan tertulis โ€” paling banyak 3 kali (Pasal 93);
  • penghentian kegiatan sementara;
  • rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
  • pencabutan Perizinan Berusaha.

Sanksi ini dapat dikenakan secara bertahap maupun tidak โ€” artinya, tidak selalu diawali dengan peringatan.

Checklist Bulanan untuk Tim PBF

  1. Hari kerja pertama: tutup periode โ€” pastikan semua penerimaan dan pengiriman NPP bulan lalu sudah tercatat beserta batch dan nomor dokumennya.
  2. Cocokkan saldo akhir logbook dengan stok fisik per obat dan per lot. Selidiki selisih sekecil apa pun sebelum lanjut.
  3. Tarik data laporan dan periksa tujuh unsur minimal Pasal 88 ayat (2).
  4. Unggah ke e-Report PBF dan simpan bukti pengirimannya.
  5. Arsipkan dokumen NPP terpisah untuk disimpan minimal 5 tahun.
  6. Targetkan selesai sebelum tanggal 10 โ€” idealnya beberapa hari lebih awal sebagai cadangan.

Bagaimana Sistem Membantu

Kunci laporan yang tepat waktu adalah data yang sudah lengkap sejak transaksi terjadi. Reksa, ERP PBF dari ICBDATA, membentuk logbook narkotika, psikotropika, dan prekursor otomatis dari penerimaan barang dan pengiriman โ€” dengan nomor lot, kedaluwarsa, sumber/tujuan, nomor dokumen, identitas petugas, dan saldo yang dihitung sistem โ€” menolak SO yang Surat Pesanannya belum disetujui, menyusun rekap mutasi bulanan dari logbook, dan mengekspor data penerimaan & penyaluran per batch โ€” lengkap dengan NIE, nomor batch, dan tanggal kedaluwarsa โ€” untuk diunggah ke e-Report PBF setiap bulan. Untuk BPOM, Reksa menyiapkan file e-WAS per komoditi (.xls) setiap bulan dari penerimaan, penyaluran, retur, dan pemusnahan (komoditi tanpa transaksi dan stok diberi langkah lapor nihil lewat tombol di portal e-WAS), dengan tenggat tanggal 25 untuk obat dan bahan obat serta tanggal 10 untuk narkotika, psikotropika, prekursor, dan OOT.

Untuk gambaran lebih luas tentang kemampuan yang perlu dimiliki sistem PBF, baca panduan lengkap memilih software PBF.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

e-Report PBF adalah sistem pelaporan elektronik Kementerian Kesehatan yang dikelola Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi, Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan, dan diperuntukkan bagi seluruh Pedagang Besar Farmasi dan Dinas Kesehatan Provinsi di Indonesia.

Setiap bulan. Permenkes 11/2025 Lampiran B.1 angka 6.c.15 mewajibkan PBF menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran obat setiap bulan, serta laporan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi setiap bulan, melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan SIKN. Laporan narkotika, psikotropika, dan prekursor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Permenkes 5/2023 Pasal 88). Naskah Permenkes 11/2025 tidak menyebut tanggal tenggat untuk laporan obat lainnya, jadi ikuti jadwal yang ditetapkan di aplikasi e-Report PBF atau dinas kesehatan provinsi. Dokumen lama yang menyebut pelaporan setiap 3 bulan tidak lagi sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang.

Menurut Permenkes No. 5 Tahun 2023 Pasal 88 ayat (3), laporan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

PBF melaporkan narkotika, psikotropika, dan prekursor ke dua tujuan setiap bulan: ke Kementerian Kesehatan melalui e-Report PBF (pbf.kemkes.go.id) paling lambat tanggal 10 (Permenkes 5/2023 Pasal 88), dan ke Badan POM melalui e-WAS (e-was.pom.go.id) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (PerBPOM 2/2022 jo. 14/2023). SIPNAP diperuntukkan bagi apotek, klinik, dan rumah sakit, bukan PBF. Banyak panduan lama masih merujuk Permenkes 3/2015, padahal aturan itu sudah dicabut dan diganti Permenkes 5/2023.

Tidak. SIPNAP diperuntukkan bagi unit pelayanan (apotek, klinik, dan rumah sakit) serta dinas kesehatan. PBF menyampaikan laporan melalui e-Report PBF Kementerian Kesehatan.

Nama, bentuk sediaan & kekuatan; persediaan awal dan akhir bulan; tanggal, nomor dokumen & sumber penerimaan; jumlah diterima; tanggal, nomor dokumen & tujuan penyaluran; jumlah disalurkan; serta nomor batch dan kedaluwarsa setiap penerimaan atau penyaluran (Permenkes 5/2023 Pasal 88 ayat 2).

Paling singkat 5 tahun. Permenkes 5/2023 Pasal 87 mewajibkan seluruh dokumen pencatatan, penerimaan, penyaluran, dan penyerahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, termasuk surat pesanannya, disimpan terpisah dari dokumen lain paling singkat 5 tahun. Aturan lama (Permenkes 3/2015) hanya mensyaratkan 3 tahun.

Ya. e-WAS (e-was.pom.go.id) adalah sistem pelaporan pemasukan dan penyaluran obat dan bahan obat ke Badan POM. Berdasarkan PerBPOM No. 14 Tahun 2023 tentang perubahan atas PerBPOM No. 2 Tahun 2022, PBF wajib melaporkan komoditi obat keras, obat bebas, obat bebas terbatas, narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obat tertentu, dan bahan obat. Laporan disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya, dan paling lambat tanggal 10 untuk narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu. e-WAS berbeda dengan e-MESO, aplikasi BPOM untuk monitoring efek samping obat.

Keduanya wajib dan terpisah. e-Report PBF (pbf.kemkes.go.id) adalah pelaporan ke Kementerian Kesehatan: laporan narkotika, psikotropika, dan prekursor setiap bulan paling lambat tanggal 10 (Permenkes 5/2023 Pasal 88), serta laporan penerimaan dan penyaluran obat setiap bulan (Permenkes 11/2025 Lampiran B.1). e-WAS (e-was.pom.go.id) adalah pelaporan pemasukan dan penyaluran obat ke Badan POM: obat dan bahan obat setiap bulan paling lambat tanggal 25, sedangkan narkotika, psikotropika, prekursor, dan OOT paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (PerBPOM 2/2022 jo. 14/2023). Formatnya juga berbeda: e-WAS memakai template Excel per komoditi dan kode obat dari master data BPOM.

Setiap bulan. Sejak PerBPOM 14/2023 (perubahan PerBPOM 2/2022), laporan e-WAS PBF tidak lagi triwulanan, melainkan bulanan: pemasukan dan penyaluran obat dan bahan obat paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya, sedangkan narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu (OOT) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Pasal 7). Laporan e-WAS ke Badan POM ini terpisah dari e-Report PBF ke Kementerian Kesehatan, yang juga disampaikan setiap bulan.

Bisa, tetapi hanya satu kali dan paling jauh untuk 2 periode sebelumnya. Menurut FAQ e-WAS 2026 dari Badan POM, PBF mengajukan permohonan pengembalian laporan lewat formulir resmi. Formulir itu berisi nama PBF, alamat, penanggung jawab, username e-sertif/e-WAS, alasan, kategori produk, komoditi, dan periode. Jika disetujui, petugas akan mereset laporan sehingga PBF bisa melapor ulang. Contoh dari BPOM: pada Januari 2026, periode paling lama yang masih bisa dikembalikan adalah November 2025. Kesempatan perbaikan terbatas, jadi cocokkan stok awal, stok akhir, dan kode obat sebelum laporan dikirim.

Laporan rutin PBF ada di dua sistem. Ke Kementerian Kesehatan lewat e-Report PBF: laporan narkotika, psikotropika, dan prekursor setiap bulan paling lambat tanggal 10 (Permenkes 5/2023 Pasal 88), serta laporan penerimaan dan penyaluran obat setiap bulan (Permenkes 11/2025 Lampiran B.1). Ke Badan POM lewat e-WAS: pemasukan dan penyaluran obat dan bahan obat setiap bulan paling lambat tanggal 25, serta narkotika, psikotropika, prekursor, dan OOT paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (PerBPOM 2/2022 jo. 14/2023). Di luar laporan rutin, saat terjadi penarikan obat PBF wajib melapor paling lambat 5 hari kerja setelah setiap penarikan dari pelanggan (PerBPOM 12/2026 Pasal 13 ayat 6).

Sanksi administratif menurut Permenkes 5/2023 Pasal 92: peringatan tertulis (paling banyak 3 kali), penghentian kegiatan sementara, rekomendasi pencabutan, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha โ€” dapat dikenakan bertahap maupun tidak.

Sumber

Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum. Untuk kepastian kewajiban perusahaan Anda, rujuk naskah peraturan resmi dan petunjuk terbaru dari Kementerian Kesehatan atau BPOM.

Siapkan Laporan Bulanan dari Data Transaksi

Reksa membentuk logbook NPP otomatis dari transaksi dan mengekspor data penerimaan & penyaluran per batch untuk e-Report PBF.

Lihat Reksa โ€” ERP PBF