e-Report PBF adalah sistem pelaporan elektronik Kementerian Kesehatan untuk Pedagang Besar Farmasi. Menurut portal resminya, aplikasi ini dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi, Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan, dan "diperuntukkan bagi seluruh Pedagang Besar Farmasi dan Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia."
Salah satu laporan terpenting yang harus disiapkan PBF setiap bulan adalah laporan pemasukan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi (NPP). Artikel ini membahas dasar hukumnya, isi minimal laporan, tenggatnya, dan kesalahan yang paling sering terjadi.
Dasar Hukum: Permenkes No. 5 Tahun 2023
Sejak 2023, ketentuan NPP disatukan dalam Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yang menggantikan Permenkes No. 3 Tahun 2015. Untuk pelaporan, intinya ada di Pasal 88:
- PBF (bersama industri farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, dan fasilitas lain) wajib menyampaikan laporan pemasukan dan penyaluran produk jadi NPP setiap bulan.
- Laporan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan melalui sistem elektronik.
- Tenggatnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Banyak materi lama masih merujuk Permenkes 3/2015, yang dulu mengarahkan laporan PBF ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Pastikan SOP internal Anda sudah diperbarui ke Permenkes 5/2023.
Laporan NPP bukan satu-satunya laporan bulanan ke Kementerian Kesehatan. Standar kegiatan usaha PBF dalam Permenkes No. 11 Tahun 2025 (Lampiran B.1) mewajibkan PBF menyampaikan, melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional, laporan penerimaan dan penyaluran obat setiap bulan, di samping laporan bulanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi.
Isi Minimal Laporan NPP Bulanan
Pasal 88 ayat (2) menetapkan laporan minimal memuat:
| # | Isi laporan | Yang perlu disiapkan dari sistem |
|---|---|---|
| a | Nama, bentuk sediaan, dan kekuatan | Master produk lengkap (bukan hanya nama dagang) |
| b | Jumlah persediaan awal dan akhir bulan | Saldo berjalan logbook yang cocok dengan stok fisik |
| c | Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan | Nomor faktur/surat jalan pemasok dan nama prinsipal/PBF asal |
| d | Jumlah yang diterima | Data penerimaan barang per transaksi |
| e | Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran | Nomor faktur/surat jalan dan nama pelanggan tujuan |
| f | Jumlah yang disalurkan | Data pengiriman per transaksi |
| g | Nomor batch dan kedaluwarsa setiap penerimaan/penyaluran, serta persediaan awal dan akhir | Pencatatan per lot di setiap transaksi masuk dan keluar |
Perhatikan poin (c), (e), dan (g): laporan bukan sekadar rekap jumlah per obat. Tanpa nomor dokumen dan nomor batch di setiap transaksi, laporan tidak bisa disusun tanpa membuka ulang dokumen satu per satu.
Pencatatan Harian & Penyimpanan Dokumen
Laporan bulanan hanya serapi pencatatan hariannya. Permenkes 5/2023 mengatur keduanya:
- Pasal 86 โ setiap pemasukan dan pengeluaran NPP wajib dicatat dengan isi yang hampir sama dengan laporan, ditambah paraf atau identitas petugas yang ditunjuk, dan harus sesuai dengan dokumen penerimaan dan penyaluran.
- Pasal 87 โ seluruh dokumen pencatatan, penerimaan, penyaluran, dan surat pesanan NPP wajib disimpan terpisah dari dokumen lain, paling singkat 5 tahun. Di aturan lama, batasnya 3 tahun.
e-Report PBF Bukan SIPNAP
Ini kekeliruan yang masih sering ditemui, bahkan di materi vendor software: menyebut PBF melapor lewat SIPNAP. Situs resmi SIPNAP menyebut aplikasinya "diperuntukkan bagi seluruh Unit Pelayanan (Apotek, Klinik & Rumah Sakit)" beserta dinas kesehatan. Sementara e-Report PBF secara eksplisit ditujukan untuk PBF dan Dinas Kesehatan Provinsi.
Selain laporan NPP, portal e-Report PBF juga menyediakan petunjuk pengisian formulir pelaporan obat dan bahan obat, yang dipakai untuk pelaporan penerimaan dan penyaluran obat secara periodik. Format dan jadwalnya bisa berubah, jadi selalu cek pengumuman dan petunjuk terbaru di portal.
Jangan Lupa: Laporan ke BPOM Lewat e-WAS
Selain e-Report PBF ke Kementerian Kesehatan, PBF juga punya kewajiban pelaporan ke Badan POM melalui e-WAS (e-was.pom.go.id), yang dikelola Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Menurut FAQ resmi e-WAS 2026, dasar hukumnya adalah PerBPOM No. 14 Tahun 2023 tentang perubahan atas PerBPOM No. 2 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi.
- Cakupannya lebih luas dari NPP โ komoditi obat (obat keras, obat bebas, dan obat bebas terbatas), narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obat tertentu (OOT), serta bahan obat.
- Tenggat: laporan pemasukan dan penyaluran obat dan bahan aktif obat disampaikan setiap bulan, paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya (Pasal 7 ayat 1a PerBPOM 2/2022 sebagaimana diubah PerBPOM 14/2023; sebelumnya triwulanan). Untuk narkotika, psikotropika, prekursor, dan OOT, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Pasal 7 ayat 2).
- Format: template Excel (.xls) dari laman e-WAS, satu file untuk satu jenis komoditi, tanggal ditulis YYYY-MM-DD, dan kode obat harus sesuai master data BPOM.
- Tetap lapor walau tidak ada transaksi โ tersedia fitur pelaporan nihil untuk komoditi yang tidak dikelola.
- Pemusnahan obat ikut dilaporkan sebagai transaksi penyaluran dengan jenis transaksi "Lainnya".
- Perbaikan terbatas โ laporan yang sudah terkirim hanya bisa diperbaiki satu kali, untuk paling jauh 2 periode sebelumnya.
- Tidak lapor berturut-turut ada konsekuensinya โ BPOM menerbitkan tindak lanjut, dan bila dikenai sanksi administratif, PBF diminta menyusun CAPA dalam 21 hari kerja.
Catatan: e-WAS berbeda dengan e-MESO, yaitu aplikasi BPOM untuk monitoring efek samping obat.
Kesalahan yang Paling Sering Terjadi
- Lewat tanggal 10. Rekap dikerjakan manual di awal bulan, lalu tertunda karena data belum lengkap atau staf yang biasa mengerjakan sedang cuti.
- Saldo logbook tidak cocok dengan stok fisik. Biasanya karena logbook diisi terpisah dari transaksi penjualan dan penerimaan.
- Batch dan kedaluwarsa tidak tercatat per transaksi, sehingga poin (g) harus ditelusuri ulang dari dokumen fisik.
- Nomor dokumen sumber/tujuan tidak lengkap โ misalnya hanya mencatat nama pelanggan tanpa nomor faktur.
- Produk belum terdaftar di portal, sehingga ID produk di file laporan tidak dikenali saat diunggah.
- Dokumen NPP tercampur dengan dokumen lain, padahal Pasal 87 mewajibkan penyimpanan terpisah.
Sanksinya
Pelanggaran Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif menurut Pasal 92 Permenkes 5/2023, berupa:
- peringatan tertulis โ paling banyak 3 kali (Pasal 93);
- penghentian kegiatan sementara;
- rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
- pencabutan Perizinan Berusaha.
Sanksi ini dapat dikenakan secara bertahap maupun tidak โ artinya, tidak selalu diawali dengan peringatan.
Checklist Bulanan untuk Tim PBF
- Hari kerja pertama: tutup periode โ pastikan semua penerimaan dan pengiriman NPP bulan lalu sudah tercatat beserta batch dan nomor dokumennya.
- Cocokkan saldo akhir logbook dengan stok fisik per obat dan per lot. Selidiki selisih sekecil apa pun sebelum lanjut.
- Tarik data laporan dan periksa tujuh unsur minimal Pasal 88 ayat (2).
- Unggah ke e-Report PBF dan simpan bukti pengirimannya.
- Arsipkan dokumen NPP terpisah untuk disimpan minimal 5 tahun.
- Targetkan selesai sebelum tanggal 10 โ idealnya beberapa hari lebih awal sebagai cadangan.
Bagaimana Sistem Membantu
Kunci laporan yang tepat waktu adalah data yang sudah lengkap sejak transaksi terjadi. Reksa, ERP PBF dari ICBDATA, membentuk logbook narkotika, psikotropika, dan prekursor otomatis dari penerimaan barang dan pengiriman โ dengan nomor lot, kedaluwarsa, sumber/tujuan, nomor dokumen, identitas petugas, dan saldo yang dihitung sistem โ menolak SO yang Surat Pesanannya belum disetujui, menyusun rekap mutasi bulanan dari logbook, dan mengekspor data penerimaan & penyaluran per batch โ lengkap dengan NIE, nomor batch, dan tanggal kedaluwarsa โ untuk diunggah ke e-Report PBF setiap bulan. Untuk BPOM, Reksa menyiapkan file e-WAS per komoditi (.xls) setiap bulan dari penerimaan, penyaluran, retur, dan pemusnahan (komoditi tanpa transaksi dan stok diberi langkah lapor nihil lewat tombol di portal e-WAS), dengan tenggat tanggal 25 untuk obat dan bahan obat serta tanggal 10 untuk narkotika, psikotropika, prekursor, dan OOT.
Untuk gambaran lebih luas tentang kemampuan yang perlu dimiliki sistem PBF, baca panduan lengkap memilih software PBF.
