← Kembali ke Blog

Software SIMRS 2026: Panduan Memilih Sistem Informasi Rumah Sakit yang Sesuai Regulasi

Software SIMRS 2026: Panduan Memilih Sistem Informasi Rumah Sakit yang Sesuai Regulasi

Banyak brosur software SIMRS masih menulis "sesuai Permenkes 82/2013". Aturan itu sudah tidak berlaku. Permenkes 6/2026 tentang Rumah Sakit, yang diundangkan 12 Juni 2026, mencabutnya bersama Permenkes 1171/2011 tentang SIRS dan 19 aturan rumah sakit lain (Ps. 84 huruf h dan e). Halaman peraturan.go.id untuk Permenkes 82/2013 memang masih menulis "Berlaku", tetapi status itu belum diperbarui.

Kewajiban punya SIMRS tidak hilang. Dasarnya kini lebih tinggi: undang-undang, peraturan pemerintah, dan Permenkes 6/2026, dengan sanksi sampai pencabutan izin. Panduan ini merangkum dasar hukum yang berlaku, kemampuan yang wajib dimiliki SIMRS beserta pasalnya, dan pertanyaan yang perlu diajukan saat demo vendor.

Dasar Hukum SIMRS yang Berlaku Sekarang

AturanIsi pokok
UU 17/2023 tentang Kesehatan, Ps. 190"Rumah Sakit wajib menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional."
PP 28/2024, Ps. 854Rumah sakit wajib mencatat dan melaporkan semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam SIMRS yang terintegrasi dengan SIKN
Permenkes 6/2026, Ps. 74Kewajiban pencatatan dan pelaporan yang sama, wajib dijaga kerahasiaannya, dan perubahan data rumah sakit wajib diperbarui di sistem informasi kesehatan
Permenkes 6/2026, Ps. 79 dan 83Sanksi berjenjang dan masa penyesuaian 2 tahun, sampai 12 Juni 2028
Permenkes 24/2022Rekam medis elektronik: isi, hak akses, koreksi, retensi, registrasi sistem, SATUSEHAT
Permenkes 11/2025, Standar Rumah SakitKewajiban setelah izin terbit: RME dan rujukan terintegrasi SIKN, pembaruan data rumah sakit setiap bulan, pelaporan indikator mutu dan keuangan

Sanksinya tidak ringan

Pelanggaran kewajiban pencatatan dan pelaporan di Ps. 74 ayat (1) dikenai sanksi berjenjang menurut Ps. 79: teguran lisan, teguran tertulis, denda, penyesuaian atau pencabutan status akreditasi, sampai pencabutan perizinan berusaha. Rumah sakit punya waktu sampai 12 Juni 2028 untuk menyesuaikan diri (Ps. 83 huruf a). Waktu dua tahun itu terasa panjang, tetapi mengganti atau membenahi SIMRS di rumah sakit yang sedang beroperasi biasanya memakan berbulan-bulan.

Klasifikasi kelas Aโ€“D juga sudah berubah

Permenkes 3/2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ikut dicabut (Ps. 84 huruf q). Klasifikasi kini per kelompok pelayanan: paripurna, utama, madya, dan dasar (Permenkes 6/2026 Ps. 12). Masalahnya, tarif INA-CBG di Permenkes 3/2023 Ps. 28 masih dikelompokkan per kelas A/B/C/D. SIMRS yang baik menyimpan kedua atribut itu, supaya tarif JKN tetap benar selama aturan tarif belum disesuaikan.

Kemampuan Wajib SIMRS dan Dasar Hukumnya

1. Rekam medis elektronik yang lengkap dan bisa diaudit

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, wajib menyelenggarakan RME sejak pasien masuk sampai pulang, dirujuk, atau meninggal (Permenkes 24/2022 Ps. 3 dan 7). Registrasi pasien memakai NIK (Ps. 14), catatan dari berbagai tenaga kesehatan disusun berurutan waktu (Ps. 17), dan setiap catatan dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan (UU 17/2023 Ps. 296 ayat 4). Saat pasien rawat inap atau rawat darurat pulang, ringkasan isi rekam medis wajib diberikan kepada pasien, boleh dalam bentuk elektronik (Permenkes 24/2022 Ps. 26).

2. Retensi 25 tahun dan koreksi paling lama 2ร—24 jam

Data RME disimpan paling singkat 25 tahun sejak kunjungan terakhir pasien (Permenkes 24/2022 Ps. 39). Koreksi hanya boleh dilakukan tenaga kesehatan yang berwenang dalam 2ร—24 jam sejak data diinput; setelah itu perlu persetujuan petugas rekam medis dan/atau pimpinan (Ps. 30 ayat 6โ€“7). Artinya, SIMRS harus menyimpan versi lama setiap koreksi, bukan menimpanya, dan tidak boleh punya tombol hapus permanen.

3. Hak akses, log akses, dan backup di lokasi berbeda

Pimpinan menetapkan hak akses input, perbaikan, dan lihat (Ps. 29โ€“30). Backup wajib diletakkan di tempat yang berbeda dari lokasi rumah sakit dan dijalankan berkala (Ps. 20). Undang-undang juga mewajibkan penyelenggara sistem informasi kesehatan mencatat riwayat pemrosesan data (UU 17/2023 Ps. 349 ayat 11).

4. Registrasi sistem dan PSE

Ini yang paling sering terlewat. Rumah sakit atau penyedia sistemnya wajib meregistrasi sistem elektronik RME di Kementerian Kesehatan, lengkap dengan dokumentasi, fitur, lokasi penyimpanan data, dan daftar fasilitas penggunanya (Permenkes 24/2022 Ps. 12). Penyedia sistem juga harus terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik sektor kesehatan (Ps. 9 ayat 3). Minta vendor menunjukkan nomor PSE dan dokumen registrasinya.

5. Data diproses dan disimpan di Indonesia

Data dan informasi kesehatan wajib diproses di wilayah Indonesia (UU 17/2023 Ps. 346 ayat 6). Permenkes 18/2022 Ps. 26โ€“27 menegaskan pengolahan dan penyimpanannya hanya di dalam negeri. SIMRS berbasis cloud harus bisa menjawab dengan jelas: di negara mana server dan backup-nya berada.

6. SATUSEHAT: rawat jalan, IGD, dan rawat inap

RME wajib terhubung dengan platform interoperabilitas Kemenkes (Permenkes 24/2022 Ps. 21; PP 28/2024 Ps. 781). Standarnya HL7 FHIR dengan kode ICD-10, ICD-9-CM, SNOMED-CT, LOINC, dan KFA (SE Dirjen Yankes HK.02.02/D/7093/2023). Modul rawat inap SATUSEHAT versi 6.0 punya 30 langkah, dari pendaftaran sampai resume medis. Tanyakan langkah mana yang benar-benar terkirim, bukan sekadar "terintegrasi SATUSEHAT".

7. BPJS: klaim, SEP, antrean, dan tempat tidur

Klaim FKRTL ke BPJS diajukan paling lambat 6 bulan sejak pelayanan selesai. Lewat dari itu, klaim tidak dapat diajukan kembali (Perpres 82/2018 Ps. 77). Integrasi seperti VClaim (SEP dan rujukan), Antrean Online Mobile JKN, dan Aplicares tidak diatur di Perpres atau Permenkes, melainkan lahir dari perjanjian kerja sama dan ketentuan teknis BPJS. Bagi rumah sakit mitra BPJS, integrasi ini tetap praktis wajib.

8. KRIS dan tarif per segmen

Ruang rawat inap nonintensif harus memenuhi 12 kriteria KRIS (Perpres 59/2024 Ps. 46A), dan Permenkes 6/2026 Ps. 15 ayat 5 membagi rawat inap nonintensif menjadi kelas standar dan eksekutif. SIMRS perlu tahu kelas dan status KRIS setiap tempat tidur, karena tagihan, peringatan hak kelas, dan laporan ketersediaan tempat tidur bergantung padanya. Rinciannya kami bahas di checklist 12 kriteria KRIS.

9. Rujukan elektronik

Permenkes 16/2024 mewajibkan seluruh kegiatan rujukan dilakukan secara online/elektronik, dengan surat rujukan elektronik berisi minimum yang ditentukan (Ps. 15 dan 17). Rujukan manual hanya boleh saat internet tidak tersedia atau terganggu (Ps. 21).

10. Mutu, keselamatan pasien, dan akreditasi

  • Indikator Nasional Mutu: 13 indikator rumah sakit, diukur dan dilaporkan lewat sistem informasi Kemenkes (Permenkes 30/2022). Indikator yang dihitung dari data pelayanan jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada rekap manual.
  • Insiden keselamatan pasien: laporan internal paling lambat 2ร—24 jam, dan kejadian sentinel berdampak nasional paling lambat 1 jam (Permenkes 11/2017 Ps. 18 dan 23).
  • Akreditasi: standar KMK 1596/2024. Standar manajemen rekam medis dan informasi kesehatan meminta SIMRS beserta rencana saat sistem tidak berjalan (downtime).
  • Laporan keuangan teraudit dikirim ke Kemenkes setiap tahun (Permenkes 6/2026 Ps. 73).

11. Farmasi, keuangan, dan pajak dalam satu sistem

Obat dikeluarkan per batch dengan FEFO, obat narkotika dan psikotropika dicatat terpisah, dan setiap item tagihan perlu atribut pajaknya. Jasa pelayanan kesehatan medis dibebaskan PPN, sehingga faktur keluarannya memakai kode fasilitas yang berbeda dari penjualan lain. Jasa dokter mitra yang bukan pegawai juga dipotong PPh 21 dengan cara tersendiri.

Pertanyaan untuk Vendor SIMRS

  1. Dasar hukum apa yang Anda pakai? Kalau jawabannya masih Permenkes 82/2013, itu tanda materi Anda belum diperbarui.
  2. Apakah sistem Anda terdaftar sebagai PSE sektor kesehatan, dan bagaimana registrasi sistem RME di Kemenkes (Permenkes 24/2022 Ps. 9 dan 12) dilakukan?
  3. Di mana server dan backup disimpan? Apakah backup ada di lokasi berbeda dari rumah sakit?
  4. Bagaimana koreksi rekam medis setelah 2ร—24 jam diproses, dan apakah versi lamanya tersimpan?
  5. Langkah SATUSEHAT apa saja yang terkirim untuk rawat jalan, IGD, dan rawat inap? Bisakah kami melihat status kirim dan kirim ulangnya?
  6. Bagaimana tagihan dihitung bila pasien pindah kamar, dan bagaimana kelas KRIS serta hak kelas peserta JKN dicatat?
  7. Apakah 13 indikator mutu dihitung dari data pelayanan atau diisi manual?
  8. Bagaimana rencana operasional saat sistem mati, dan bagaimana data yang dicatat manual dimasukkan kembali?
  9. Siapa pemilik data, kredensial BPJS, dan kredensial SATUSEHAT? Apa yang terjadi pada data bila kontrak berakhir?
  10. Model lisensinya apa: berlangganan per bulan, atau beli sekali dan dipasang di server rumah sakit?

Bagaimana Usada Membantu

Usada, SIMRS dari ICBDATA, mencakup rawat jalan, IGD dengan triase, rawat inap dengan peta bed, kamar operasi, penunjang medis, farmasi, tagihan, akuntansi, SDM, mutu, dan PPI dalam satu sistem.

Rekam medisnya mengikuti Permenkes 24/2022:

  • retensi 25 tahun tanpa hapus permanen;
  • koreksi dalam 2ร—24 jam oleh penulis entri, dan setelah itu lewat persetujuan, dengan riwayat versi yang tersimpan;
  • log setiap akses lihat dan cetak.

Tagihan rawat inap dihitung per segmen kamar yang benar-benar ditempati pasien. Modul kesiapan KRIS memuat checklist 12 kriteria per ruang.

Untuk mutu dan keselamatan pasien:

  • 13 indikator nasional mutu dihitung dari data pelayanan;
  • insiden keselamatan pasien punya tenggat 2ร—24 jam dan eskalasi sentinel 1 jam;
  • tersedia checklist akreditasi STARKES dengan bukti yang terkumpul otomatis.

Untuk integrasi, Usada siap terhubung dengan SATUSEHAT (rawat jalan, IGD, rawat inap), siap bridging BPJS VClaim, E-Klaim INA-CBG, dan Antrean Online Mobile JKN, serta mengirim ketersediaan tempat tidur ke Aplicares dan SIRANAP. Kredensial layanan-layanan itu milik rumah sakit, sehingga koneksinya diuji dengan kredensial rumah sakit saat implementasi.

Usada dijual dengan lisensi sekali beli dan dipasang di server milik rumah sakit sendiri, jadi data tetap di tangan rumah sakit. Untuk klinik dan apotek, baca juga panduan memilih software klinik dan panduan memilih software apotek.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) adalah sistem yang mencatat dan mengelola seluruh kegiatan rumah sakit: pendaftaran, rekam medis elektronik, IGD, rawat inap, farmasi, penunjang, tagihan, klaim BPJS, mutu, dan pelaporan. UU 17/2023 Pasal 190 mewajibkan setiap rumah sakit menerapkannya dan mengintegrasikannya dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Tidak. Permenkes 82/2013 dicabut oleh Permenkes 6/2026 tentang Rumah Sakit (Pasal 84 huruf h), yang diundangkan 12 Juni 2026. Kewajiban SIMRS kini bersumber dari UU 17/2023 Pasal 190, PP 28/2024 Pasal 854, dan Permenkes 6/2026 Pasal 74.

Masa penyesuaiannya 2 tahun sejak diundangkan, yaitu sampai 12 Juni 2028 (Pasal 83 huruf a). Untuk rumah sakit kelas D pratama, masa penyesuaiannya 4 tahun.

Permenkes 6/2026 Pasal 79 mengatur sanksi berjenjang: teguran lisan, teguran tertulis, denda, penyesuaian atau pencabutan status akreditasi, sampai pencabutan perizinan berusaha.

Paling singkat 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien (Permenkes 24/2022 Pasal 39).

Pada prinsipnya tidak. UU 17/2023 Pasal 346 ayat 6 mewajibkan pemrosesan data dan informasi kesehatan di wilayah Indonesia, dan Permenkes 18/2022 Pasal 26โ€“27 menyatakan pengolahan dan penyimpanannya hanya di dalam negeri.

Sumber

Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum. Untuk kepastian kewajiban rumah sakit Anda, rujuk naskah peraturan resmi dan petunjuk terbaru dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, atau dinas kesehatan setempat.

Satu Sistem dari Pendaftaran sampai Klaim

Usada membantu rumah sakit menjalankan rekam medis elektronik, rawat inap, farmasi, tagihan, mutu, dan integrasi SATUSEHAT serta BPJS dalam satu alur.

Lihat Usada โ€” SIMRS