Hampir semua vendor software klinik kini menulis "terintegrasi SATUSEHAT dan BPJS". Klaim itu penting, tetapi baru sebagian dari yang diminta aturan. Izin klinik sekarang berupa PB Klinik lewat OSS (Permenkes 11/2025). Setelah PB terbit, klinik wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terintegrasi SATUSEHAT, terakreditasi paling lambat dua tahun, dan memastikan semua tenaga kesehatannya punya SIP yang berlaku.
Di luar itu ada kewajiban yang jarang dibahas vendor: retensi rekam medis 25 tahun, batas koreksi 2ร24 jam, laporan narkotika dan psikotropika tanggal 10, indikator mutu, dan pajak jasa dokter. Panduan ini merangkum aturan yang berlaku, kemampuan yang wajib dimiliki software klinik beserta dasar hukumnya, dan pertanyaan untuk diajukan saat demo.
Aturan yang Berlaku untuk Klinik Saat Ini
| Aturan | Yang diatur |
|---|---|
| Permenkes 11/2025, Lampiran Standar Klinik | Izin PB Klinik lewat OSS dan kewajiban setelah PB terbit: RME terintegrasi SATUSEHAT, akreditasi, SIP, pemutakhiran data |
| Permenkes 24/2022 | Rekam medis elektronik: isi, hak akses, koreksi, retensi, interoperabilitas SATUSEHAT |
| Permenkes 34/2021 & PerBPOM 5/2026 | Pelayanan kefarmasian dan pengelolaan obat di klinik |
| Permenkes 5/2023 | Narkotika, psikotropika, prekursor: pencatatan dan laporan bulanan |
| Perpres 82/2018, Permenkes 3/2023, Peraturan BPJS 7/2019 | JKN di FKTP: kapitasi, klaim nonkapitasi, kapitasi berbasis kinerja |
| Permenkes 34/2022 & KMK 1983/2022 | Akreditasi klinik dan standarnya |
| Permenkes 30/2022 & 11/2017 | Indikator mutu nasional dan keselamatan pasien |
| UU 27/2022 | Pelindungan data pribadi, termasuk data kesehatan |
Catatan: Permenkes 9/2014 tentang Klinik belum dicabut seluruhnya, tetapi bagian perizinannya sudah dicabut Permenkes 26/2018 (Ps. 93 ayat 2 huruf p). Ketentuan penyelenggaraannya, misalnya kewajiban audit medis, masih bisa dirujuk sepanjang tidak bertentangan dengan aturan baru.
Kemampuan Wajib Software Klinik
1. Rekam medis elektronik dengan isi minimum
RME memuat identitas pasien, anamnesis, hasil pemeriksaan, diagnosis (ICD-10), tindakan (ICD-9-CM), rencana dan pengobatan, persetujuan tindakan, serta nama, waktu, dan tanda tangan tenaga kesehatan (Permenkes 24/2022 Ps. 16). Registrasi pasien memakai NIK. Untuk FKTP, data pasien dikelompokkan dalam family folder (Ps. 14 dan 17 ayat 3).
2. Retensi 25 tahun dan batas koreksi 2ร24 jam
Data RME disimpan paling singkat 25 tahun sejak kunjungan terakhir pasien (Permenkes 24/2022 Ps. 39). Koreksi tanpa persetujuan hanya boleh dalam 2ร24 jam; setelah itu perlu persetujuan pimpinan atau petugas rekam medis (Ps. 30 ayat 6โ7). Software yang baik menyimpan versi lama, bukan menimpanya.
Hati-hati: standar akreditasi klinik (KMK 1983/2022) masih menulis retensi 2 tahun dan koreksi dengan pencoretan. Itu warisan Permenkes 269/2008 yang sudah dicabut. Yang berlaku adalah 25 tahun.
3. Hak akses, audit log, dan backup
Pimpinan menetapkan hak akses tiga tingkat (input, perbaikan, lihat), setiap tenaga kesehatan memakai akun sendiri, dan akses tercatat (Permenkes 24/2022 Ps. 29โ30). Data harus punya cadangan di lokasi berbeda (Ps. 20 dan 22).
4. SATUSEHAT
Permenkes 11/2025 mewajibkan klinik menyelenggarakan RME yang terintegrasi dengan SATUSEHAT, dan Permenkes 24/2022 Ps. 21 meminta interoperabilitas. Dalam praktik, ini berarti pengiriman data kunjungan (Encounter), diagnosis (Condition), pemeriksaan (Observation), tindakan (Procedure), dan obat (MedicationRequest/MedicationDispense) dengan kode KFA. Tanyakan resource mana yang benar-benar terkirim, bukan sekadar "terintegrasi".
5. SIP semua tenaga kesehatan
Setiap dokter, dokter gigi, apoteker, dan tenaga kesehatan wajib memiliki SIP yang berlaku lima tahun, untuk paling banyak tiga tempat praktik (PP 28/2024 Ps. 682; Permenkes 11/2025). Software sebaiknya menyimpan masa berlaku SIP dan memberi pengingat sebelum habis.
6. Farmasi klinik
- Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dengan apoteker penanggung jawab. Klinik rawat jalan yang punya instalasi farmasi juga wajib punya apoteker (Permenkes 34/2021 Ps. 3).
- Instalasi farmasi klinik termasuk yang diawasi PerBPOM 5/2026: kartu stok elektronik dengan batch dan kedaluwarsa yang tertelusur 5 tahun, stok opname, dan FEFO.
- Resep dikaji dan disimpan minimal 5 tahun. Laporan pelayanan kefarmasian dikirim berjenjang setiap bulan (Permenkes 34/2021 Ps. 10 dan 18).
- Dekstrometorfan, salah satu obat-obat tertentu (OOT), dilarang diserahkan langsung kepada anak di bawah 18 tahun (PerBPOM 12/2025 Ps. 9).
7. Laporan narkotika dan psikotropika, juga untuk praktik mandiri dokter
Instalasi farmasi klinik dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi wajib melaporkan pemasukan dan penyerahan narkotika dan psikotropika setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Permenkes 5/2023 Ps. 88). Banyak dokter praktik mandiri belum menyadari kewajiban ini.
8. BPJS di FKTP
- Tarif kapitasi klinik pratama Rp9.000โRp16.000 per peserta per bulan, dibayar paling lambat tanggal 15 (Permenkes 3/2023 Ps. 4; Perpres 82/2018 Ps. 75).
- FKTP wajib memakai aplikasi pencatatan pelayanan dari BPJS secara real time. Kapitasi dinilai dari kinerja: angka kontak, rasio rujukan non-spesialistik, dan peserta Prolanis terkendali (Peraturan BPJS 7/2019).
- Klaim nonkapitasi (misalnya persalinan dan rawat inap tingkat pertama) diajukan paling lambat 6 bulan sejak pelayanan (Perpres 82/2018 Ps. 77).
9. Mutu, keselamatan pasien, dan akreditasi
Akreditasi pertama paling lambat 2 tahun setelah PB, lalu diulang setiap 5 tahun (Permenkes 34/2022 Ps. 3โ4). Klinik mengukur indikator mutu nasional: kebersihan tangan, kepatuhan APD, identifikasi pasien, dan kepuasan pasien. Praktik mandiri dokter mengukur kepatuhan kontrol pasien hipertensi dengan target 90% (Permenkes 30/2022). Insiden keselamatan pasien dilaporkan internal paling lambat 2ร24 jam (Permenkes 11/2017 Ps. 18).
Ada perubahan baru: Permenkes 4/2026 mencabut Panduan Praktik Klinis bagi dokter di FKTP. Panduan itu kini disusun klinik sendiri sebagai bagian dari SOP.
10. Data pribadi pasien
Data kesehatan adalah data pribadi spesifik. Klinik wajib melindunginya, menanggapi permintaan akses atau koreksi dari pasien, dan memberi tahu bila terjadi kebocoran paling lambat 3ร24 jam (UU 27/2022 Ps. 30โ32 dan 46). Rekam medis juga wajib disimpan di Indonesia (UU 17/2023 Ps. 346 ayat 6).
11. Pajak klinik dan dokter
Jasa pelayanan kesehatan di klinik dibebaskan PPN (PP 49/2022 Ps. 11 ayat 4). PPh 21 dokter mitra dihitung dari 50% jasa bruto sebelum bagi hasil (PMK 168/2023). Klinik berbentuk usaha orang pribadi, PT perorangan, atau koperasi dengan omzet sampai Rp4,8 miliar boleh memakai PPh Final 0,5%. Namun penghasilan dokter dari praktik (pekerjaan bebas) tidak boleh memakainya (PP 20/2026 Ps. 56).
Pertanyaan untuk Vendor Saat Demo
- Resource SATUSEHAT apa saja yang benar-benar terkirim? Tunjukkan log pengirimannya.
- Bagaimana koreksi rekam medis setelah 2ร24 jam? Apakah versi lama tetap tersimpan?
- Berapa lama data RME disimpan, dan bagaimana proses backup-nya?
- Bisakah sistem menyusun laporan narkotika dan psikotropika bulanan?
- Bagaimana sistem membantu indikator kapitasi berbasis kinerja BPJS?
- Apakah stok obat dicatat per batch dan kedaluwarsa, dan apakah obat kedaluwarsa diblokir saat diserahkan?
- Siapa saja yang bisa mengubah rekam medis, dan apakah setiap perubahan tercatat?
- Di mana data disimpan: server milik klinik, atau server vendor?
Bagaimana Nadi Membantu
Nadi, software klinik dari ICBDATA, menyatukan alur harian klinik. Pasien didaftarkan dan dipanggil lewat layar antrian TV, janji temu dicatat, dan dokter menulis rekam medis elektronik (SOAP, tanda vital, diagnosis utama dan sekunder ICD-10, tindakan ICD-9-CM, dan alergi). Setiap koreksi menyimpan versi lama, dan koreksi setelah 2ร24 jam memerlukan persetujuan pimpinan. Resep dengan peringatan alergi, stok obat per batch dengan kartu stok (obat kedaluwarsa diblokir saat diserahkan), resume medis dan surat rujukan, surat keterangan sakit dan sehat, serta tagihan otomatis dengan pembayaran QRIS/VA ada dalam sistem yang sama. Persetujuan pasien dicatat sesuai UU PDP dan bisa dicabut. Status klaim BPJS dicatat dalam satu daftar, dan klinik bisa mengirim kuitansi, pengingat kontrol, dan pengumuman lewat WhatsApp.
Nadi siap terhubung ke SATUSEHAT: pengiriman data kunjungan rawat jalan (Encounter, diagnosis, tanda vital, tindakan, resep dengan kode KFA, resume, dan penyerahan obat) sudah dibangun dan tinggal diuji dengan kredensial klinik. Bridging P-Care sedang kami kembangkan. Nadi dijual dengan lisensi sekali beli dan dipasang di server milik klinik sendiri.
Untuk klinik yang juga menjalankan apotek, baca juga panduan memilih software apotek.
