← Kembali ke Blog

Software & Aplikasi Apotek: Panduan Memilih Sistem yang Sesuai Regulasi 2026

Software & Aplikasi Apotek: Panduan Memilih Sistem yang Sesuai Regulasi 2026

Aplikasi kasir mana pun bisa mencatat penjualan. Yang membedakan software apotek adalah seberapa jauh ia membantu apoteker memenuhi aturan, dan aturan itu banyak berubah dalam dua tahun terakhir. Pengawasan pengelolaan obat di apotek kini diatur PerBPOM No. 5 Tahun 2026, yang menggantikan PerBPOM 24/2021. Informasi harga eceran tertinggi (HET) dicabut oleh Permenkes No. 5 Tahun 2026. Daftar obat-obat tertentu (OOT) diperbarui oleh PerBPOM No. 12 Tahun 2025.

Panduan ini merangkum aturan yang berlaku sekarang, kemampuan yang wajib dimiliki software apotek beserta dasar hukumnya, dan pertanyaan yang sebaiknya Anda ajukan saat demo.

Aturan yang Berlaku untuk Apotek Saat Ini

AturanYang diatur
Permenkes 11/2025, Lampiran B.7Standar apotek dan izin PB Apotek lewat OSS (istilah SIA tidak dipakai lagi), kewajiban SIP, dan pelaporan bulanan
Permenkes 73/2016Standar pelayanan kefarmasian di apotek: pengkajian resep, dispensing, PIO, konseling, MESO (masih berlaku)
PerBPOM 5/2026Pengelolaan obat di apotek: pengadaan, SP elektronik, penerimaan, penyimpanan, kartu stok, peracikan, penyerahan, resep, pemusnahan
Permenkes 5/2023Narkotika, psikotropika, dan prekursor: penyimpanan, pencatatan, dan laporan bulanan
PerBPOM 12/2025Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (OOT)
Permenkes 5/2026Perbekalan kesehatan: pengganti HET, daftar obat keras tertentu, resep elektronik
Permenkes 24/2022Rekam medis elektronik, yang juga berlaku untuk apotek
PP 42/2024Tahapan wajib sertifikasi halal obat

Kemampuan Wajib Software Apotek

1. Kartu stok elektronik yang tertelusur 5 tahun

PerBPOM 5/2026 membolehkan kartu stok elektronik, dengan syarat: tervalidasi, mampu menelusuri mutasi minimal 5 tahun terakhir, punya backup, bisa disalin dan dicetak, dan dilindungi otorisasi pengguna (butir 2.43). Isinya minimal nama, bentuk, dan kekuatan obat; isi kemasan; persediaan; tanggal, nomor dokumen, dan sumber atau tujuan; jumlah; batch dan kedaluwarsa; nama produsen; serta identitas petugas (butir 2.41โ€“2.42).

2. Batch dan kedaluwarsa sejak penerimaan, lalu FEFO

Saat menerima barang, apotek wajib memeriksa nomor izin edar, jumlah, batch, dan kedaluwarsa (butir 2.21โ€“2.31). Penyimpanan memakai FEFO/FIFO, dikelompokkan per batch, dan obat yang 3โ€“6 bulan lagi kedaluwarsa diberi penandaan (butir 2.33โ€“2.38). Software yang tidak mewajibkan batch saat penerimaan tidak akan bisa menjalankan FEFO dengan benar.

3. Obat keras hanya dengan resep, dan skrining resep terdokumentasi

Obat keras hanya diserahkan berdasarkan resep tenaga medis, dan setiap resep wajib diskrining (keaslian, kerasionalan, kelengkapan) lalu didokumentasikan (butir 2.61โ€“2.68). Isi resep mencakup identitas penulis dan nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien (butir 2.69). Kasir yang bisa menjual obat keras tanpa resep adalah risiko langsung. Pengecualiannya adalah "obat keras tertentu" dengan indikasi atau jumlah terbatas yang daftarnya ditetapkan Menteri (PP 28/2024 Ps. 922; Permenkes 5/2026 Ps. 77), menggantikan aturan OWA lama yang dicabut. Selama daftar baru belum terbit, software sebaiknya bisa mengatur obat mana saja yang boleh dijual tanpa resep.

4. Salinan resep dan iter

Salinan resep dibuat dan ditandatangani apoteker, bukan fotokopi, dan memuat tanda det/detur dan nedet/ne detur, nomor dan tanggal resep, serta identitas apotek dan apoteker (butir 2.80). Resep dengan iter dilarang diserahkan sekaligus (butir 2.78). Resep yang mengandung narkotika dilarang diulang (butir 3.92).

5. Racikan: catatan peracikan dan BUD

Catatan peracikan memuat tanggal, nomor resep, perhitungan, bahan, dan nama peracik. Etiket racikan mencantumkan beyond use date (BUD) dan cara penyimpanan (butir 2.54โ€“2.60). Etiket putih untuk obat dalam dan biru untuk obat luar (Permenkes 73/2016).

6. Narkotika dan psikotropika

  • Pencatatan pemasukan dan penyerahan, termasuk batch dan kedaluwarsa (Permenkes 5/2023 Ps. 86), dengan dokumen yang disimpan terpisah minimal 5 tahun (Ps. 87).
  • Laporan bulanan ke Kementerian Kesehatan melalui sistem elektronik, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Ps. 88).
  • Stok opname narkotika dan psikotropika minimal sebulan sekali; obat lain minimal enam bulan sekali (PerBPOM 5/2026 butir 3.58 dan 2.46).
  • SP NPP dibuat terpisah per golongan. SP elektronik harus menjamin otoritas apoteker penanggung jawab, tertelusur 5 tahun, dan ada bukti diterima pemasok (butir 3.6โ€“3.11).
  • Resep narkotika dan psikotropika harus resep asli, atau resep elektronik dari sistem internal apotek sendiri (butir 3.74โ€“3.75).

7. Obat-obat tertentu (OOT)

PerBPOM 12/2025 menetapkan tujuh zat aktif OOT: tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, ketamin, dan dekstrometorfan (Ps. 2). Apotek wajib memperhatikan kerasionalan jumlah, dilarang menyerahkan dekstrometorfan langsung kepada anak di bawah 18 tahun (Ps. 9), dan wajib melaporkan kehilangan OOT. Bila karena pencurian, paling lambat 5 hari kerja (Ps. 10).

8. SP elektronik, arsip, dan pemusnahan resep

SP elektronik ke PBF harus menjamin otoritas penanggung jawab, memuat identitas dan izin apotek serta pemasok, tertelusur 5 tahun, punya backup, dan ada bukti diterima pemasok (butir 2.9). SP, faktur, dan surat jalan disimpan minimal 5 tahun (butir 2.17โ€“2.20). Resep disimpan minimal 5 tahun berdasarkan urutan tanggal dan nomor, lalu boleh dimusnahkan dengan berita acara yang dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota (butir 2.81โ€“2.86).

9. Suhu, recall, dan pemusnahan obat

Suhu penyimpanan dipantau minimal dua kali sehari dengan alat terkalibrasi (butir 2.33โ€“2.38). Saat ada penarikan, penyerahan segera dihentikan dan obat dikarantina (butir 2.88โ€“2.95). Pemusnahan obat diinventarisasi per batch dan kedaluwarsa dengan berita acara (butir 2.96โ€“2.98).

10. Harga: dari HET ke batas tertinggi harga jual

Permenkes 5/2026 mencabut aturan HET (Permenkes 98/2015). Penggantinya adalah formula batasan tertinggi harga jual: harga perolehan obat termasuk PPN, ditambah biaya pelayanan kefarmasian yang besarannya ditetapkan Menteri (Ps. 106โ€“109). Apotek juga wajib menyampaikan informasi harga secara transparan, termasuk potongan harga (Ps. 108). Masa penyesuaiannya sampai 4 Mei 2027 (Ps. 122). Software apotek perlu bisa menyimpan harga perolehan per batch dan menyesuaikan plafon harga begitu besaran resminya ditetapkan.

11. Halal per produk

Obat bebas dan obat bebas terbatas wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2029, dan obat keras (kecuali psikotropika) 17 Oktober 2034 (PP 42/2024). Apotek perlu tahu status halal setiap produk yang dijualnya. Rinciannya ada di artikel sertifikasi halal obat.

12. Pajak apotek

Apotek PKP yang menjual ke konsumen akhir termasuk PKP pedagang eceran: boleh membuat faktur tanpa identitas pembeli (struk) dan melaporkannya digunggung (PER-11/PJ/2025). Apotek yang memakai PPh Final 0,5% kini tidak dibatasi jangka waktu bagi orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi, selama omzet di bawah Rp4,8 miliar (PP 20/2026). Software yang memisahkan penjualan eceran dan penjualan ke faskes lain memudahkan pelaporan.

Pertanyaan untuk Vendor Saat Demo

  1. Coba jual obat keras tanpa resep di kasir. Apakah ditolak?
  2. Terima barang tanpa nomor batch atau tanggal kedaluwarsa. Apakah sistem mengizinkan?
  3. Tunjukkan kartu stok satu obat dengan batch, produsen, dan petugas, untuk mutasi beberapa tahun lalu.
  4. Buat salinan resep dari resep dengan iter. Apakah ada det/nedet dan apakah iter bisa diserahkan sekaligus?
  5. Tunjukkan laporan narkotika dan psikotropika bulan lalu beserta saldo awal dan akhirnya.
  6. Bagaimana sistem menangani dekstrometorfan untuk pembeli di bawah 18 tahun?
  7. Apakah status halal tercatat per produk sesuai kategori dan tenggatnya?
  8. Siapa saja yang bisa mengubah data, dan apakah perubahan tercatat?

Bagaimana Dawa Membantu

Dawa, software apotek dari ICBDATA, menggabungkan kasir, resep, dan stok dengan modul kepatuhan. Kasir obat bebas menolak obat keras, psikotropika, dan narkotika tanpa resep. Resep mendukung racikan dengan waktu minum, iter, dan cetak etiket. Penerimaan barang mewajibkan batch dan kedaluwarsa serta menolak barang yang sudah lewat tanggal kedaluwarsa. Stok dikeluarkan berurutan dari batch yang paling dekat kedaluwarsa (FEFO), dan batch yang sudah kedaluwarsa atau dikarantina dilewati sehingga tidak ikut terjual. Kartu stok bisa difilter per tanggal untuk seluruh riwayat dan mencatat batch serta petugas di setiap mutasi baru, termasuk transfer antar cabang. Penyerahan resep narkotika dan psikotropika hanya bisa dilakukan Apoteker, dan setiap perubahan data tercatat di log audit. Untuk PerBPOM 5/2026, Dawa memblokir iter resep narkotika, menebus iter satu per satu, menerbitkan salinan resep dengan tanda det/nedet, memisahkan arsip resep per golongan, dan mewajibkan berita acara untuk selisih stok opname narkotika dan psikotropika.

Untuk kepatuhan, Dawa menyusun laporan bulanan narkotika dan psikotropika dari mutasi stok beserta buku mutasinya, laporan BNNP, recall obat dengan karantina batch otomatis, pemusnahan dengan berita acara dan saksi, laporan ESO, pemantauan suhu, inspeksi diri, SOP, dan status halal per produk. Untuk harga jual, Dawa sudah mengikuti Permenkes 5/2026: harga perolehan bersih dihitung per batch, plafon dihitung dengan biaya pelayanan kefarmasian sebagai parameter apotek sampai besarannya ditetapkan Menteri, kasir mendapat peringatan bila harga jual melewati batas, dan laporan kesiapan menunjukkan apa yang perlu dibenahi sebelum 4 Mei 2027. Dawa juga mendukung apotek multi-cabang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Software apotek adalah sistem untuk mengelola kasir, resep, stok, pengadaan, dan laporan apotek. Software apotek yang baik juga membantu memenuhi aturan: kartu stok elektronik yang tertelusur, batch dan kedaluwarsa, skrining resep, salinan resep, laporan narkotika dan psikotropika, OOT, dan status halal produk.

Tidak. Izin apotek sekarang disebut PB Apotek dan diurus lewat OSS (Permenkes 11/2025 Lampiran B.7). PB berlaku sepanjang usaha berjalan, sedangkan setiap apoteker dan tenaga vokasi farmasi tetap wajib memiliki SIP yang masih berlaku.

Setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, ke Kementerian Kesehatan melalui sistem elektronik (Permenkes 5/2023 Pasal 88). Laporan memuat persediaan awal dan akhir, penerimaan, penyerahan, serta batch dan kedaluwarsa.

Aturan pemberian informasi HET (Permenkes 98/2015) dicabut oleh Permenkes 5/2026. Penggantinya adalah formula batasan tertinggi harga jual, yaitu harga perolehan obat termasuk PPN ditambah biaya pelayanan kefarmasian yang ditetapkan Menteri, dengan masa penyesuaian sampai 4 Mei 2027.

Minimal 5 tahun berdasarkan urutan tanggal dan nomor resep. Setelah itu resep boleh dimusnahkan oleh apoteker penanggung jawab dengan saksi dan berita acara yang dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota (PerBPOM 5/2026 butir 2.81โ€“2.86).

Tidak. PerBPOM 12/2025 Pasal 9 melarang penyerahan obat-obat tertentu yang mengandung dekstrometorfan secara langsung kepada anak berusia di bawah 18 tahun. Bila ragu soal usia, apotek boleh meminta identitas.

Sumber

Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum atau pajak. Untuk kepastian kewajiban apotek Anda, rujuk naskah peraturan resmi dan petunjuk terbaru dari Kementerian Kesehatan, BPOM, dinas kesehatan setempat, atau konsultan pajak.

Kasir, Resep, dan Kepatuhan dalam Satu Sistem

Dawa membantu apotek menjalankan transaksi harian sekaligus laporan narkotika dan psikotropika, recall, pemusnahan, suhu, dan status halal produk.

Lihat Dawa โ€” Software Apotek