Tanggal 17 Oktober 2026 ramai dibicarakan pelaku industri farmasi sebagai "tenggat wajib sertifikasi halal obat". Masalahnya, banyak yang menyamaratakan berlaku untuk semua obat bebas โ padahal aturannya jauh lebih spesifik dari itu. Salah paham soal cakupan ini bisa berakibat serius: dari persiapan dokumen yang keliru sasaran, sampai asumsi "sudah aman" yang ternyata belum.
Dasar Hukumnya: PP No. 42/2024 dan Perpres No. 6/2023
Penahapan kewajiban sertifikasi halal per kategori obat dirujuk BPJPH dari PP No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, regulasi yang juga mengatur tahapan wajib halal untuk makanan, minuman, kosmetik, dan produk lain. Khusus untuk obat, produk biologi, dan alat kesehatan, ketentuan teknisnya juga diatur dalam Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, yang untuk penahapan obat merujuk kembali ke peraturan perundang-undangan tersebut (Pasal 13 ayat 1). Tahapannya dihitung sejak 17 Oktober 2021.
Tenggat yang Benar, Per Kategori Obat
Ini bagian yang paling sering salah dikutip. Berdasarkan PP No. 42/2024, berikut pembagian yang akurat:
- 17 Oktober 2026 โ obat tradisional (termasuk obat bahan alam), obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Tahap ini yang paling dekat dan paling sering disalahartikan sebagai "semua obat".
- 17 Oktober 2029 โ obat bebas dan obat bebas terbatas. Kategori yang paling umum dijual di apotek dan toko obat, tapi tenggatnya masih tiga tahun lagi.
- 17 Oktober 2034 โ obat keras, di luar narkotika dan psikotropika. Tenggat paling panjang, mengingat kompleksitas rantai pasok dan bahan baku untuk kategori ini.
Narkotika dan psikotropika dikecualikan sepenuhnya dari kewajiban ini (Perpres No. 6/2023 Pasal 2 ayat 3). Kewajiban sertifikasi juga tidak berhenti di produsen โ mencakup jasa yang terkait dengan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penjualan (PP 42/2024 Pasal 155 ayat 3). Artinya Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan distributor juga perlu ikut memantau status sertifikasi produk yang mereka tangani, bukan cuma menunggu dari sisi produsen.
Apa yang Terjadi Jika Terlewat
Produk yang belum bersertifikat halal setelah tenggat kategorinya berlaku berisiko kena sanksi administratif bertahap โ mulai dari peringatan tertulis hingga penarikan produk dari peredaran. Bagi distributor, ini berarti risiko operasional nyata: produk yang sudah terlanjur didistribusikan bisa harus ditarik kembali, bukan sekadar urusan dokumen di atas kertas.
Apa yang Perlu Disiapkan PBF/Distributor
- Pemetaan status sertifikasi per produk โ bukan per kategori besar, karena satu principal bisa punya produk di beberapa kategori sekaligus dengan tenggat berbeda.
- Pencatatan nomor sertifikat dan LPH pemeriksa (LPPOM MUI dan lembaga pemeriksa halal lain yang terakreditasi).
- Pemantauan perubahan bahan dan proses โ sertifikat halal tetap berlaku sepanjang komposisi bahan dan/atau proses produk halal (PPH) tidak berubah (PP 42/2024 Pasal 88 ayat 2), sehingga pergantian pemasok bahan perlu dicek ulang.
- Dokumentasi yang bisa ditunjukkan sewaktu-waktu saat ada pemeriksaan, bukan dicari-cari mendadak.
Bagaimana Sistem Bisa Membantu
Memantau status sertifikasi halal untuk ratusan atau ribuan SKU secara manual โ apalagi dengan tiga tenggat berbeda sekaligus โ sangat rawan terlewat. Reksa, ERP untuk Pedagang Besar Farmasi dari ICBDATA, punya modul Kepatuhan Halal yang mencatat status BPJPH per produk (Bersertifikat/Dalam Proses/Belum/Dikecualikan), nomor sertifikat dan LPH pemeriksa, serta daftar sertifikat bertanggal berlaku yang habis dalam 90 hari โ satu tempat untuk semua kategori obat dan tenggatnya masing-masing. Saat produk wajib halal yang sudah lewat tenggat tanpa sertifikat masuk pesanan penjualan, Reksa memberi peringatan per baris (termasuk kewajiban keterangan asal bahan, Perpres No. 6/2023 Pasal 15), dan SO baru bisa dikonfirmasi setelah sales atau APJ mencentang “sudah diperiksa”.
