← Kembali ke Blog

Jualan Kosmetik di Toko Online Sendiri: Aturan 2026 yang Wajib Dipenuhi Brand

Jualan Kosmetik di Toko Online Sendiri: Aturan 2026 yang Wajib Dipenuhi Brand

Banyak brand kosmetik dan skincare mulai membangun toko online sendiri agar tidak sepenuhnya bergantung pada marketplace: data pelanggan milik sendiri, tanpa potongan komisi per transaksi, dan kampanye yang bisa diukur. Namun begitu toko itu dibuka, brand menanggung sendiri kewajiban yang di marketplace sebagian ditangani platform.

Aturannya juga banyak berubah. Kosmetik wajib bersertifikat halal sejak 18 Oktober 2026. Aturan BPOM untuk penjualan daring, aturan iklan kosmetik, dan aturan perdagangan elektronik semuanya sudah diganti. Panduan ini merangkum yang berlaku sekarang dan apa artinya bagi toko online brand.

Aturan yang Berlaku Saat Ini

AturanYang diatur
PP 42/2024Wajib halal, label halal, keterangan tidak halal, sanksi
PerBPOM 21/2022Notifikasi kosmetik: masa berlaku dan pembaruan
PerBPOM 14/2024 jo. 30/2025Obat dan makanan (termasuk kosmetik) yang dijual daring. Mencabut PerBPOM 8/2020
PerBPOM 18/2024Penandaan, promosi, dan iklan kosmetik, termasuk di media sosial
PerBPOM 3/2022Klaim kosmetik yang diizinkan dan yang tidak
Permendag 19/2026Perdagangan elektronik. Mencabut Permendag 31/2023 (berlaku 8 Juni 2026)
PM Kominfo 5/2020Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat
UU 27/2022Pelindungan data pribadi pelanggan

1. Wajib Halal Sudah Berlaku

Masa penahapan kosmetik berakhir 17 Oktober 2026 (PP 42/2024 Ps. 161 ayat 1 huruf d). Sejak 18 Oktober 2026, kosmetik yang beredar wajib bersertifikat halal. Produk dari bahan haram dikecualikan, tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal (Ps. 2 dan 110). Produk bersertifikat wajib mencantumkan label halal (Ps. 106).

  • Untuk kosmetik tidak ada tenggat terpisah bagi usaha mikro dan kecil. Pembedaan tenggat UMK di Ps. 160 hanya untuk makanan dan minuman. UMK dapat memakai skema pernyataan halal (self-declare) dengan pendamping.
  • Sertifikat halal luar negeri untuk kosmetik impor wajib diregistrasi sebelum diedarkan (Ps. 147–154).
  • Sanksinya berupa peringatan tertulis, denda administratif hingga Rp2 miliar, pencabutan sertifikat, dan penarikan barang (Ps. 170–171).

Untuk toko online, Permendag 19/2026 Ps. 15 mewajibkan pedagang menyampaikan nomor sertifikat halal barang yang wajib halal. Artinya nomor itu perlu tampil di halaman produk. Rincian halal untuk obat ada di artikel sertifikasi halal obat.

2. Nomor Notifikasi BPOM di Halaman Produk

Kosmetik hanya boleh diedarkan bila sudah dinotifikasi (PerBPOM 21/2022 Ps. 4). Notifikasi berlaku 3 tahun, dan pembaruannya diajukan paling lambat 30 hari sebelum habis. Bila terlambat, diperlakukan sebagai notifikasi baru dengan nomor baru (Ps. 45–47).

Untuk penjualan daring, PerBPOM 14/2024 Ps. 7 ayat 6 mewajibkan sistem toko online:

  • menginformasikan identitas pelaku usaha yang jelas dan mampu telusur, serta informasi pada label produk;
  • menayangkan nomor izin edar, yang untuk kosmetik berupa nomor notifikasi (format NA/NB/NC/ND/NE diikuti 11 digit);
  • mencatat transaksi secara mampu telusur.

Ada juga kosmetik yang dilarang dijual daring langsung ke konsumen: kosmetik isi ulang, sediaan kulit dengan AHA di atas 10%, dan pemutih gigi dengan hidrogen peroksida di atas 6% (Lampiran I).

3. Klaim dan Iklan

Promosi dan iklan hanya boleh untuk kosmetik yang sudah dinotifikasi, dan isinya wajib sesuai data notifikasi (PerBPOM 18/2024 Ps. 13). Aturan ini juga berlaku di media sosial, e-commerce, dan pesan langsung ke pelanggan.

  • Klaim yang tidak diizinkan. Lampiran PerBPOM 3/2022 bagian IV memuat 119 contoh, antara lain "Memutihkan wajah" (no. 15), "Mempercepat/meningkatkan produksi kolagen" (no. 21), "Menghilangkan/mengatasi/menghentikan jerawat" (no. 28), dan "Mencegah/mengurangi/menghentikan/memperlambat/menghambat penuaan" (no. 41). Kosmetik tidak boleh diklaim seolah-olah obat. Perhatikan bedanya dengan klaim yang diizinkan per kategori produk, misalnya "Mencegah timbulnya jerawat" untuk pembersih kulit muka, "Mencerahkan kulit secara merata" untuk sediaan pencerah kulit, atau "Membantu memperlambat/mencegah tanda-tanda penuaan dini" untuk produk kerut sekitar mata. Pilihan kata yang sedikit berbeda bisa menentukan boleh atau tidaknya.
  • Pemeran iklan tidak boleh tenaga kesehatan atau berperan sebagai tenaga kesehatan.
  • Testimoni tidak boleh mewakili masyarakat luas. Permendag 19/2026 Ps. 32 meminta identitas pemberi testimoni dipastikan kebenarannya.
  • Data penjualan yang ditampilkan di iklan maksimal berumur 2 tahun.
  • Pemilik notifikasi juga wajib memantau klaim yang dibuat reseller atau affiliate (PerBPOM 3/2022 Ps. 4).

4. Izin PMSE dan Pendaftaran PSE

Permendag 19/2026 menyatakan pedagang dalam negeri yang memiliki sarana perdagangan elektronik sendiri termasuk penyelenggara (PPMSE) dan wajib memiliki Perizinan Berusaha Bidang PMSE lewat OSS (Ps. 7 ayat 3). Pedagang yang sudah berjualan sebelum aturan ini berlaku mendapat masa transisi 18 bulan (Ps. 74).

Toko online juga wajib terdaftar sebagai PSE lingkup privat sebelum digunakan. Bila tidak, aksesnya bisa diblokir (PM Kominfo 5/2020 Ps. 2 dan 7). Toko juga wajib menampilkan kontak layanan pengaduan konsumen (Permendag 19/2026 Ps. 12–13).

5. Data Pelanggan dan Pesan Pemasaran

Data pelanggan adalah aset utama toko online sendiri, dan UU PDP berlaku penuh sejak Oktober 2024.

  • Persetujuan untuk pemasaran harus eksplisit, terpisah dari persetujuan transaksi, dan bisa dibuktikan (UU 27/2022 Ps. 20–24).
  • Bila pelanggan menarik persetujuan, pemrosesan dihentikan paling lambat 3×24 jam (Ps. 40). Pesan WhatsApp dan email berikutnya tidak boleh dikirim lagi.
  • Data anak memerlukan persetujuan orang tua atau wali (Ps. 25). Ini relevan untuk skincare remaja.
  • Kebocoran data wajib diberitahukan paling lambat 3×24 jam (Ps. 46). Denda administratif maksimal 2% pendapatan tahunan (Ps. 57).

Kami tidak menemukan aturan khusus Komdigi untuk WhatsApp blast. Dasar yang berlaku adalah UU PDP, ditambah hak pelanggan untuk berhenti berlangganan dan meminta penghapusan data (PP 80/2019 Ps. 59).

6. Pajak

Penjualan ke konsumen akhir lewat toko online memakai faktur pedagang eceran yang dilaporkan digunggung (PER-11/PJ/2025). Pungutan PPh 22 oleh marketplace (PMK 37/2025), yang menurut pengumuman DJP mulai 1 November 2026, hanya berlaku untuk penjualan lewat marketplace yang ditunjuk, bukan untuk toko online milik brand sendiri. Pisahkan omzet per kanal agar rekonsiliasinya mudah.

Daftar Periksa Toko Online Brand Kosmetik

  1. Setiap halaman produk menampilkan nomor notifikasi BPOM dan nomor sertifikat halal (atau keterangan tidak halal).
  2. Identitas penjual, kontak pengaduan, dan informasi label (komposisi, cara pakai, peringatan) tampil jelas.
  3. Tanggal habis notifikasi dipantau, dan pembaruan diajukan paling lambat 30 hari sebelumnya.
  4. Deskripsi produk, banner, dan pesan promo bebas klaim terlarang.
  5. Perizinan Berusaha Bidang PMSE dan pendaftaran PSE sudah diurus.
  6. Persetujuan pemasaran terpisah dan tercatat; opt-out diproses dalam 3×24 jam.
  7. Transaksi tercatat dan bisa ditelusuri, termasuk batch produk yang dikirim bila terjadi penarikan.

Bagaimana Ayu Membantu

Ayu, software toko online milik brand kosmetik dari ICBDATA, memberi brand toko online sendiri. Katalog dan checkout terhubung dengan stok produk yang berkurang otomatis tanpa oversell, pelanggan bisa melacak status pesanan, dan pembayaran lewat payment gateway. Kode promo dipakai langsung di checkout, dan pesan ulang tahun serta re-engagement bisa dijadwalkan.

Pembeda Ayu adalah QR attribution. Setiap pemindaian QR kampanye di booth, materi promosi, atau kartu dalam paket dicatat, dan pesanan yang mengikutinya dalam 30 hari ditautkan ke kampanye itu. Dengan begitu brand bisa melihat kampanye offline mana yang benar-benar menghasilkan pesanan.

Kewajiban yang dibahas di atas juga dijalankan sistem. Nomor notifikasi BPOM, status dan nomor sertifikat halal, serta komposisi tampil otomatis di halaman produk. Produk tanpa nomor notifikasi atau yang notifikasinya sudah habis tidak bisa tampil maupun dibeli. Halaman legalitas toko menampilkan identitas usaha, NIB, dan kontak pengaduan, dan persetujuan pemasaran pelanggan dicatat lewat kotak centang terpisah yang tidak tercentang otomatis. Ayu dijual dengan lisensi sekali beli dan dipasang di server milik brand.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ya. Masa penahapan kosmetik berakhir 17 Oktober 2026 (PP 42/2024 Pasal 161 ayat 1 huruf d), sehingga sejak 18 Oktober 2026 kosmetik yang beredar wajib bersertifikat halal. Produk dari bahan haram wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Untuk kosmetik tidak ada tenggat terpisah bagi usaha mikro dan kecil.

Ya. PerBPOM 14/2024 Pasal 7 ayat 6 mewajibkan sistem elektronik yang menjual kosmetik menayangkan nomor izin edar, yang untuk kosmetik berupa nomor notifikasi, beserta identitas pelaku usaha dan informasi label produk. PerBPOM 8/2020 yang lama sudah dicabut.

PerBPOM 14/2024 Lampiran I melarang penjualan daring langsung ke konsumen untuk kosmetik isi ulang, sediaan kulit dengan AHA di atas 10%, dan pemutih gigi dengan hidrogen peroksida di atas 6%.

Ya. Permendag 19/2026 Pasal 7 ayat 3 menyatakan pedagang dalam negeri dengan sarana perdagangan elektronik sendiri termasuk PPMSE dan wajib memiliki Perizinan Berusaha Bidang PMSE. Toko online juga wajib terdaftar sebagai PSE lingkup privat (PM Kominfo 5/2020).

Tidak. Lampiran PerBPOM 3/2022 memasukkan “Memutihkan wajah” dan “Menghilangkan/mengatasi/menghentikan jerawat” ke dalam contoh klaim yang tidak diizinkan, karena kosmetik tidak boleh diklaim seolah-olah obat. Yang diizinkan antara lain “Mencerahkan kulit secara merata” atau “Kulit tampak cerah” untuk sediaan pencerah kulit, dan “Mencegah timbulnya jerawat” untuk pembersih kulit muka.

Hanya kepada pelanggan yang memberi persetujuan eksplisit untuk pemasaran. Persetujuan itu harus bisa dibuktikan, dan bila pelanggan menariknya, pengiriman dihentikan paling lambat 3×24 jam (UU 27/2022 Pasal 20–24 dan 40).

Sumber

Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum atau pajak. Untuk kepastian kewajiban brand Anda, rujuk naskah peraturan resmi dan petunjuk terbaru dari BPOM, BPJPH, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, atau konsultan.

Toko Online Sendiri, Kampanye yang Terukur

Ayu memberi brand kosmetik toko online sendiri dengan QR attribution, kode promo, automation, dan laporan penjualan.

Lihat Ayu — Toko Online Brand Kosmetik