Selama hampir sepuluh tahun, apotek mengenal HET (harga eceran tertinggi) yang tercetak di kemasan obat, dengan dasar Permenkes 98/2015. Aturan itu sudah dicabut. Permenkes 5/2026 tentang Perbekalan Kesehatan, yang diundangkan 4 Mei 2026, mencabut Permenkes 98/2015 (Ps. 125 huruf aa) dan menggantinya dengan cara baru: formula batasan tertinggi harga jual obat.
Perubahannya bukan sekadar ganti nama. HET dulu satu angka dari industri. Batasan tertinggi yang baru dihitung dari harga perolehan masing-masing fasilitas, dan apotek wajib terbuka soal harga, termasuk potongan dan insentif yang diterimanya. Masa penyesuaiannya berakhir 4 Mei 2027.
Apa yang Berubah
| Dulu (Permenkes 98/2015) | Sekarang (Permenkes 5/2026) | |
|---|---|---|
| Dasar | Informasi HET dari industri, dicantumkan di kemasan | Formula batasan tertinggi harga jual di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas lain (Ps. 106 ayat 3) |
| Patokan | Satu angka HET per produk | Harga perolehan obat termasuk PPN ditambah biaya pelayanan kefarmasian (Ps. 109) |
| Kewajiban apotek | Tidak menjual di atas HET | Menyampaikan informasi harga secara transparan, termasuk potongan dan insentif (Ps. 108) |
| Status | Dicabut (Ps. 125 huruf aa) | Berlaku, penyesuaian paling lambat 4 Mei 2027 (Ps. 122) |
Rumus Batasan Tertinggi Harga Jual
Pasal 109 menetapkan formulanya:
Batasan tertinggi harga jual = harga perolehan obat termasuk PPN + biaya pelayanan kefarmasian dari harga perolehan obat.
Dua istilah penting di rumus itu:
- Harga perolehan adalah harga pokok dikurangi potongan harga dan/atau insentif lainnya. Jadi diskon dari PBF, bonus, dan insentif lain mengurangi dasar perhitungan.
- Biaya pelayanan kefarmasian ditetapkan oleh Menteri. Per November 2026, kami belum menemukan keputusan yang menetapkan besarannya.
Contoh perhitungan
Angka biaya pelayanan di bawah ini hanya ilustrasi untuk menunjukkan cara kerja rumus, bukan angka resmi.
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Harga pokok dari PBF per strip | Rp20.000 |
| Potongan dan insentif dari PBF | โRp2.000 |
| Harga perolehan | Rp18.000 |
| Harga perolehan termasuk PPN | Rp18.000 + PPN |
| Biaya pelayanan kefarmasian (misal X% dari harga perolehan) | X% ร Rp18.000 |
| Batasan tertinggi harga jual | Harga perolehan + PPN + X% ร Rp18.000 |
Akibatnya, dua apotek yang membeli obat yang sama dengan potongan berbeda bisa punya batasan tertinggi yang berbeda. Batch yang dibeli dengan diskon besar juga punya batas lebih rendah daripada batch yang dibeli tanpa diskon. Karena itu harga perolehan perlu dicatat per batch, bukan rata-rata kasar.
Kewajiban Industri, Distributor, Apotek, dan Klinik
- Industri farmasi menyampaikan batasan tertinggi harga jual lewat sistem informasi kesehatan yang terintegrasi SIKN dan mencantumkannya pada penandaan, termasuk saat ada perubahan (Ps. 110).
- Produsen, distributor, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas lain wajib menyampaikan informasi harga secara transparan, termasuk potongan harga dan insentif yang diberikan. Penyampaiannya lewat sistem informasi kesehatan yang terintegrasi SIKN, atau media lain selama sistemnya belum terintegrasi (Ps. 108).
- Fasilitas yang tidak menyampaikan informasi harga dapat dikenai sanksi administratif (Ps. 117 ayat 1 huruf m).
- Masyarakat dapat melaporkan harga yang tidak sesuai (Ps. 111 ayat 2).
Kata "fasilitas pelayanan kesehatan" berarti aturan ini juga relevan bagi klinik yang menjual obat lewat instalasi farmasinya, bukan hanya apotek.
Apakah apotek dilarang menjual di atas batas?
Naskah Permenkes 5/2026 tidak memakai kalimat eksplisit "dilarang menjual di atas batasan tertinggi". Namun inti Pasal 106โ110 adalah pengendalian harga lewat batasan tertinggi di fasilitas pelayanan kesehatan, dan Menteri memantau pelaksanaannya (Ps. 111). Sikap paling aman: perlakukan batasan tertinggi sebagai plafon, dan dokumentasikan alasan setiap pengecualian.
Yang Masih Menunggu Menteri
- Besaran biaya pelayanan kefarmasian (Ps. 109).
- Pedoman teknis pengendalian harga (Ps. 112).
Sampai keduanya terbit, apotek belum bisa menghitung batasan tertinggi secara final. Yang sudah bisa dikerjakan sekarang: mencatat harga perolehan bersih per batch, mencatat batasan tertinggi yang tercantum di penandaan, dan menyiapkan data potongan dan insentif untuk kewajiban transparansi.
Langkah Persiapan Sebelum 4 Mei 2027
- Catat harga pokok, potongan, dan insentif dari setiap faktur PBF per batch.
- Simpan batasan tertinggi harga jual yang tercantum di penandaan obat.
- Tinjau harga jual saat ini, terutama obat yang dibeli dengan diskon besar.
- Siapkan laporan informasi harga, termasuk potongan dan insentif, untuk disampaikan lewat sistem Kemenkes saat tersedia.
- Tetapkan prosedur pengecualian harga: siapa yang boleh menyetujui dan bagaimana alasannya dicatat.
Bagaimana Dawa Membantu
Dawa, software apotek dari ICBDATA, sudah mengikuti rumus Permenkes 5/2026:
- batasan tertinggi harga jual dari penandaan obat dicatat;
- harga perolehan bersih dihitung per batch (harga pokok dikurangi potongan dan insentif);
- plafon dihitung dari harga perolehan, PPN, dan biaya pelayanan kefarmasian.
Karena besaran biaya pelayanan kefarmasian belum ditetapkan Menteri, di Dawa angka itu menjadi parameter yang diisi apotek, dan plafon terhitung tidak ditampilkan selama parameternya kosong.
Di kasir:
- muncul peringatan bila harga jual melewati batas, atau apotek bisa memilih mode blokir;
- setiap pengecualian tercatat beserta alasannya;
- laporan kesiapan menunjukkan obat dan batch yang perlu dibenahi sebelum tenggat.
Aturan lain di apotek, seperti salinan resep dan resep iter serta kartu stok dan stok opname, kami bahas di panduan memilih software apotek.
