Sejak 31 Desember 2023, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik (RME) sesuai Permenkes 24/2022 (Ps. 45). Kewajiban ini berlaku untuk tempat praktik mandiri, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium kesehatan, balai, dan fasyankes lain yang ditetapkan Menteri (Ps. 3), termasuk yang menyelenggarakan telemedisin (Ps. 4).
Sebagian besar fasyankes sudah memakai software RME. Yang sering terlewat justru aturan detailnya: berapa lama data harus disimpan, siapa yang boleh mengubah catatan dan sampai kapan, di mana cadangan data harus diletakkan, dan apa yang wajib diberikan ke pasien saat pulang. Permenkes 24/2022 mencabut Permenkes 269/2008 (Ps. 46), tetapi masih banyak SOP dan software yang mengikuti aturan lama itu, misalnya masa simpan 5 tahun untuk rekam medis rawat inap. Artikel ini merangkum kewajiban yang paling sering ditanyakan beserta pasalnya.
Ringkasan Kewajiban RME
| Kewajiban | Isi singkat | Pasal |
|---|---|---|
| Wajib RME | Semua fasyankes, paling lambat 31 Desember 2023 | Ps. 3, 45 |
| Masa simpan | Paling singkat 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien | Ps. 39 |
| Hak akses | Hak input, perbaikan, dan melihat data ditetapkan pimpinan fasyankes | Ps. 30 ayat 1–3 |
| Perbaikan data | Paling lama 2×24 jam sejak data diinput; setelahnya perlu persetujuan PMIK dan/atau pimpinan | Ps. 30 ayat 6–7 |
| Penyimpanan & cadangan | Server atau cloud tersertifikasi; wajib backup di tempat berbeda dari lokasi fasyankes | Ps. 20 |
| Registrasi sistem | Sistem RME yang dipakai wajib diregistrasi ke Kementerian Kesehatan | Ps. 12 |
| Interoperabilitas | Terhubung dengan platform SATUSEHAT | Ps. 21 |
| Hak pasien | Isi rekam medis milik pasien; ringkasan dengan isi minimum disampaikan ke pasien | Ps. 26 |
| Audit mutu | Audit berkala oleh tim reviu rekam medis | Ps. 23 |
| Sanksi | Teguran tertulis dan/atau rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi | Ps. 42 |
Retensi 25 Tahun, Dihitung per Pasien
Pasal 39 ayat 1 berbunyi: penyimpanan data RME "dilakukan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir Pasien". Permenkes 18/2022 tentang Satu Data Kesehatan juga menetapkan masa simpan data kesehatan elektronik paling singkat 25 tahun (Ps. 27 ayat 4).
Tiga konsekuensi praktisnya:
- Hitungan berjalan per pasien, bukan per berkas. Setiap kali pasien datang lagi, masa simpan seluruh rekam medisnya mulai dari nol. Jadwal pemusnahan yang dibuat per tahun berkas tidak sesuai.
- Sesudah 25 tahun pun tidak otomatis dimusnahkan. Data boleh dikecualikan dari pemusnahan bila masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan (ayat 2), dan pemusnahan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 3).
- Sistem harus bertahan 25 tahun. Fasyankes perlu memastikan data tetap bisa dibaca saat software diganti. Karena itu, ekspor data lengkap dan format yang terbuka menjadi syarat penting saat memilih vendor.
Koreksi Data: Batas 2×24 Jam
Pasal 30 membagi hak akses RME menjadi tiga: input data, perbaikan data, dan melihat data. Ketiganya ditetapkan oleh pimpinan fasyankes sebagai bagian dari SOP (ayat 1–3).
Perbaikan data dilakukan bila terjadi kesalahan input data administratif atau klinis (ayat 5), dan hanya oleh tenaga kesehatan pemberi pelayanan atau petugas administrasi termasuk perekam medis, "dengan batas waktu paling lama 2x24 jam sejak data diinput" (ayat 6). Bila kesalahan data administratif baru diketahui setelah tenggat itu, perbaikannya memerlukan persetujuan perekam medis dan informasi kesehatan (PMIK) dan/atau pimpinan fasyankes (ayat 7).
Dalam software, ketentuan ini berarti:
- Catatan terkunci otomatis setelah 2×24 jam sejak diinput.
- Perbaikan sesudahnya melewati alur persetujuan, dengan alasan yang tercatat.
- Versi lama tetap tersimpan dan bisa dibandingkan, bukan ditimpa. UU 17/2023 juga mewajibkan setiap catatan rekam medis dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan (Ps. 296 ayat 4).
Penyimpanan, Backup, dan Lokasi Data
RME disimpan di server, cloud computing yang tersertifikasi, atau media digital lain yang tersertifikasi (Ps. 20 ayat 3). Fasyankes wajib memiliki cadangan data yang diletakkan di tempat yang berbeda dari lokasi fasyankes, dilakukan berkala, dan dituangkan dalam SOP (ayat 4–5).
Bila penyimpanan memakai penyelenggara sistem elektronik (PSE), pusat datanya harus berada di dalam negeri, dan fasyankes tetap memegang akses yang tidak terbatas atas datanya (Ps. 22). Permenkes 18/2022 juga menegaskan penyimpanan data kesehatan hanya dapat dilakukan di dalam negeri (Ps. 27 ayat 3).
Uji pemulihan (restore) sama pentingnya dengan backup itu sendiri. Cadangan yang belum pernah dicoba dipulihkan belum membuktikan apa pun saat server benar-benar rusak.
Hak Pasien dan Ringkasan Pulang
Dokumen rekam medis milik fasyankes, tetapi isi rekam medis milik pasien (Ps. 26 ayat 1). Isi yang disampaikan ke pasien paling sedikit memuat (ayat 6):
- identitas pasien;
- hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
- diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan; dan
- nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan.
Untuk rumah sakit, ini berarti ringkasan pulang rawat inap dan gawat darurat harus memuat keempat unsur tersebut, dibuat oleh penanggung jawab pelayanan (ayat 7), dan bisa diberikan dalam bentuk elektronik atau cetak.
Registrasi Sistem dan SATUSEHAT
Fasyankes atau PSE wajib meregistrasi sistem elektronik yang digunakan ke Kementerian Kesehatan (Ps. 12). Dokumen registrasinya mencakup nama sistem, dokumentasi, fitur, lokasi penyimpanan data, variabel dan metadata, serta daftar fasyankes pengguna. Sistem juga harus terhubung dengan platform interoperabilitas Kementerian Kesehatan, yaitu SATUSEHAT (Ps. 21), dan rujukan dikirim melalui platform yang sama (Ps. 24).
Sanksinya Menyentuh Akreditasi
Fasyankes yang tidak menyelenggarakan RME dapat dikenai teguran tertulis dan/atau rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi (Ps. 42 ayat 3). Padahal rumah sakit wajib terakreditasi secara berkala setiap 4 tahun (Permenkes 12/2020 Ps. 3), sehingga risikonya jauh lebih besar daripada sekadar teguran administratif.
Checklist Kepatuhan RME
- SOP RME ditetapkan pimpinan, termasuk pembagian hak input, perbaikan, dan melihat data per peran.
- Masa simpan dihitung 25 tahun sejak kunjungan terakhir per pasien, dengan daftar pengecualian dan berita acara pemusnahan.
- Catatan terkunci setelah 2×24 jam; perbaikan sesudahnya lewat persetujuan PMIK/pimpinan, dan versi lama tersimpan.
- Setiap catatan memuat nama, waktu, dan tanda tangan pemberi pelayanan.
- Backup berkala di lokasi berbeda, ditulis di SOP, dan uji restore terjadwal.
- Server atau cloud berada di dalam negeri; bila memakai vendor, ada perjanjian kerahasiaan dan akses tak terbatas bagi fasyankes.
- Ringkasan pulang memuat empat unsur minimum Ps. 26 ayat 6.
- Sistem sudah diregistrasi ke Kemenkes dan terhubung SATUSEHAT.
- Log akses rekam medis tersimpan dan tidak bisa diubah, untuk audit mutu dan penelusuran.
- Audit mutu RME dilakukan berkala oleh tim reviu rekam medis.
Bagaimana ICBDATA Membantu
Usada, SIMRS dari ICBDATA, menghitung masa simpan 25 tahun sejak kunjungan terakhir untuk setiap pasien, mengunci koreksi setelah 2×24 jam dengan riwayat versi dan persetujuan PMIK atau pimpinan, mencatat log akses rekam medis yang tidak bisa diubah, dan menyediakan akses darurat (break-the-glass) yang tercatat. Ringkasan pulang memuat isi minimum Ps. 26 dengan tanda tangan dokter, pembukaan isi rekam medis tercatat di register, dan dokumen registrasi RME disiapkan dari data sistem. Skrip backup terenkripsi ke lokasi kedua dan uji restore dipasang bersama tim TI rumah sakit.
Untuk klinik, Nadi menyimpan riwayat versi setiap koreksi rekam medis dan mengunci perbaikan setelah 2×24 jam sesuai Ps. 30. Keduanya dipasang di server milik fasyankes, sehingga data tetap berada di bawah kendali fasyankes.
