← Kembali ke Blog

PPh 21 Dokter Mitra dan e-Faktur Rumah Sakit: Panduan PMK 168/2023 dan Coretax

PPh 21 Dokter Mitra dan e-Faktur Rumah Sakit: Panduan PMK 168/2023 dan Coretax

Setiap bulan bagian keuangan rumah sakit menghadapi dua urusan pajak yang sering tertukar. Pertama, PPh 21 atas jasa dokter, terutama dokter mitra yang dibayar dari bagi hasil jasa medis. Kedua, PPN dan e-Faktur, karena jasa rumah sakit dibebaskan PPN, tetapi sebagian pendapatan lain tetap terutang.

Kesalahan yang paling sering terjadi ada di dasar perhitungan PPh 21 dokter mitra. Banyak rumah sakit menghitungnya dari bagian yang diterima dokter setelah bagi hasil. PMK 168/2023 menetapkan dasarnya adalah jasa dokter yang dibayar pasien sebelum dipotong bagi hasil. Artikel ini merangkum rumusnya dengan contoh resmi DJP, perlakuan PPN jasa kesehatan di Coretax, dan tenggat bulanan yang perlu dijaga.

Ringkasan Aturan

HalKetentuanDasar
Status dokter yang praktik di RS tanpa hubungan kerjaBukan Pegawai (tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas)PMK 168/2023 Ps. 3 ayat 2 huruf a
PPh 21 dokter mitraTarif Pasal 17 ร— 50% ร— penghasilan bruto, per masa pajakPMK 168/2023 Ps. 12 ayat 3, Ps. 16 ayat 3, Lampiran IV angka 1
Bruto dokter mitraJasa dokter yang dibayar pasien melalui RS, sebelum dipotong biaya atau bagi hasilPMK 168/2023 Lampiran IV angka 2 huruf b
PPh 21 dokter dan staf pegawai tetapTarif efektif (TER) bulanan; masa pajak terakhir dihitung ulang dengan tarif Pasal 17PMK 168/2023 Ps. 13 dan Ps. 15
PPN jasa rumah sakitDibebaskan; e-Faktur kode transaksi 08UU PPN Ps. 16B ayat 1a huruf j; PP 49/2022 Ps. 10 huruf a dan Ps. 11; PER-11/PJ/2025
Setor PPh 21Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnyaPMK 81/2024 Ps. 94 ayat 2 huruf c
Lapor SPT Masa PPh 21Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhirPMK 81/2024 Ps. 171 ayat 1 huruf c
Unggah dan persetujuan e-FakturPaling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatanPER-11/PJ/2025 Ps. 44 ayat 1

Dokter Pegawai atau Dokter Mitra?

Langkah pertama adalah memisahkan status setiap dokter, karena rumus PPh 21-nya berbeda.

  • Dokter pegawai punya hubungan kerja dengan rumah sakit dan menerima gaji. Jasa medis yang ia terima ikut dihitung sebagai penghasilan pegawai, lalu dipotong dengan tarif efektif (TER) bersama gaji.
  • Dokter mitra praktik di rumah sakit tanpa hubungan kerja, biasanya dengan perjanjian bagi hasil jasa medis. PMK 168/2023 Ps. 3 ayat 2 huruf a menyebut dokter sebagai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, sehingga ia masuk kelompok Bukan Pegawai.

Status ini sebaiknya tercatat di data dokter, bukan diputuskan ulang setiap kali menghitung honor. Dokter mitra juga perlu NPWP atau NIK yang valid, karena bukti potongnya diterbitkan atas nama dokter.

Rumus PPh 21 Dokter Mitra

PMK 168/2023 Lampiran IV angka 1 menetapkan PPh 21 Bukan Pegawai sebesar tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh ร— 50% ร— jumlah penghasilan bruto yang diterima dalam satu masa pajak. Untuk dokter yang praktik di rumah sakit, Lampiran IV angka 2 huruf b menetapkan brutonya sebagai berikut:

"sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik"

Jadi bagi hasil rumah sakit tidak mengurangi dasar pajak. PPh 21 dihitung dari seluruh jasa yang dibayar pasien, lalu dipotong dari bagian yang dibayarkan kepada dokter.

Contoh resmi PMK 168/2023 (V.2)

Tuan R adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit ABC. Rumah sakit mengambil 20% dari setiap jasa dokter dan membayarkan 80% sisanya kepada Tuan R di akhir bulan. Pada Januari 2024, jasa dokter yang dibayar pasien sebesar Rp45.000.000.

LangkahPerhitunganNilai
Jasa dokter dibayar pasien (bruto)โ€”Rp45.000.000
Dasar pemotongan50% ร— Rp45.000.000Rp22.500.000
PPh 21 terutang5% ร— Rp22.500.000Rp1.125.000
Bagian dokter (80%)80% ร— Rp45.000.000Rp36.000.000
Dibayarkan ke dokterRp36.000.000 โˆ’ Rp1.125.000Rp34.875.000

Bila PPh 21 keliru dihitung dari bagian dokter (Rp36.000.000), hasilnya hanya Rp900.000. Rumah sakit kurang memotong Rp225.000 untuk satu dokter dalam satu bulan. Dengan puluhan dokter mitra dan dua belas bulan, selisih ini menjadi temuan pemeriksaan yang cukup besar.

Dihitung per masa, tidak kumulatif

Dalam contoh yang sama, jasa Tuan R selama 2024 berjumlah Rp524.000.000. Setiap bulan dihitung sendiri dengan tarif Pasal 17 atas dasar pemotongan bulan itu, sehingga total PPh 21 setahun Rp13.100.000 (5% ร— 50% ร— Rp524.000.000). Penghasilan bulan-bulan sebelumnya tidak dijumlahkan.

Lapisan tarif Pasal 17 tetap berlaku di dalam satu masa. Bila dasar pemotongan satu bulan melebihi Rp60.000.000 (jasa bruto di atas Rp120.000.000), kelebihannya dikenai 15%. Contoh: jasa bruto Rp150.000.000 โ†’ dasar Rp75.000.000 โ†’ (5% ร— Rp60.000.000) + (15% ร— Rp15.000.000) = Rp5.250.000.

PPh 21 Pegawai: Tarif Efektif (TER)

Untuk pegawai tetap, termasuk dokter pegawai, PMK 168/2023 Ps. 15 ayat 1 mengatur dua tahap:

  1. Januari sampai November (atau masa sebelum pegawai keluar): PPh 21 = tarif efektif bulanan ร— penghasilan bruto bulan itu. Kategori TER (A, B, atau C) ditentukan oleh status PTKP pegawai.
  2. Masa pajak terakhir (Desember, atau bulan pegawai berhenti): PPh 21 setahun dihitung dengan tarif Pasal 17, lalu dikurangi PPh 21 yang sudah dipotong Januari sampai November. Hasilnya bisa kurang bayar atau lebih potong.

Status PTKP setiap pegawai harus benar dan riwayat perubahannya tersimpan. Status PTKP yang salah membuat kategori TER salah sejak bulan pertama, dan selisihnya baru terlihat di masa pajak terakhir.

PPN Rumah Sakit: Dibebaskan, tetapi Tetap Ada Faktur

Jasa pelayanan kesehatan medis termasuk jasa yang dibebaskan PPN (UU PPN Ps. 16B ayat 1a huruf j; PP 49/2022 Ps. 10 huruf a). PP 49/2022 Ps. 11 ayat 4 menyebut secara tegas "jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, โ€ฆ laboratorium kesehatan, dan sanatorium". Ini membawa tiga konsekuensi bagi rumah sakit yang berstatus PKP:

  • e-Faktur kode transaksi 08. Penyerahan yang dibebaskan dibuatkan faktur berkode 08 dengan cap fasilitas "PPN Dibebaskan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2022". Dalam PER-11/PJ/2025, kode 07 dan 08 didahulukan atas kode transaksi lain.
  • Pendapatan lain tetap terutang. Sewa ruang, kantin, atau penjualan barang ke pihak lain bukan jasa pelayanan kesehatan. Umumnya penyerahan ini dibuatkan faktur kode 04 dengan DPP nilai lain 11/12. Contoh: sewa Rp12.000.000 โ†’ DPP Rp11.000.000 โ†’ PPN 12% Rp1.320.000.
  • Pajak masukan tidak dapat dikreditkan bila terkait penyerahan yang dibebaskan (UU PPN Ps. 16B ayat 3). PPN atas pembelian alat atau jasa untuk pelayanan medis menjadi biaya, bukan kredit pajak.

Faktur, baik kode 08 maupun 04, wajib diunggah dan disetujui DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatannya (PER-11/PJ/2025 Ps. 44 ayat 1). e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP bukan merupakan faktur pajak (ayat 3).

Yang belum tegas di aturan

Dua hal tidak kami temukan diatur secara eksplisit dalam naskah yang kami baca, sehingga sebaiknya diputuskan bersama konsultan pajak rumah sakit:

  • Perlakuan PPN atas obat dan bahan medis habis pakai yang diserahkan rumah sakit: bagian dari paket jasa yang dibebaskan, atau penjualan barang yang terpisah (misalnya farmasi rawat jalan untuk pasien umum).
  • Apakah faktur kode 08 harus dibuat per pasien untuk setiap tagihan, dan siapa yang dicatat sebagai pembeli pada tagihan yang dibayar penjamin.

Kalender Pajak Bulanan Rumah Sakit

Tanggal (bulan berikutnya)KewajibanDasar
Akhir bulanTutup rekap jasa medis dari tagihan yang sudah dibayar; hitung PPh 21 dokter mitra dan pegawaiPMK 168/2023
Tanggal 15Setor PPh 21 pegawai dan bukan pegawaiPMK 81/2024 Ps. 94 ayat 2 huruf c
Tanggal 20Lapor SPT Masa PPh 21 beserta bukti potong (e-Bupot)PMK 81/2024 Ps. 171 ayat 1 huruf c
Tanggal 20Batas unggah dan persetujuan e-Faktur kode 08 dan 04PER-11/PJ/2025 Ps. 44 ayat 1

Bila tanggal 15 bertepatan dengan hari Sabtu, Minggu, libur nasional, atau cuti bersama, penyetoran dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya (PMK 81/2024 Ps. 100).

Checklist Bulanan Bagian Keuangan

  1. Pastikan setiap dokter bertanda pegawai atau mitra, lengkap dengan NPWP/NIK.
  2. Pastikan status PTKP setiap pegawai mutakhir.
  3. Rekap jasa medis per dokter dari tagihan yang sudah dibayar, dengan bruto sebelum bagi hasil, porsi rumah sakit, dan porsi dokter.
  4. Hitung PPh 21 dokter mitra dari bruto, bukan dari porsi dokter, lalu terbitkan slip jasa medis yang menunjukkan bruto, bagi hasil, potongan pajak, dan nilai yang dibayarkan.
  5. Buat bukti potong dan siapkan impor e-Bupot ke Coretax.
  6. Pisahkan pendapatan yang dibebaskan (kode 08) dan yang terutang (kode 04), lalu unggah e-Faktur sebelum tanggal 20.
  7. Tandai pajak masukan yang terkait penyerahan dibebaskan sebagai tidak dapat dikreditkan.
  8. Setor PPh 21 sebelum tanggal 15 dan lapor sebelum tanggal 20.

Bagaimana Usada Membantu

Usada, SIMRS dari ICBDATA, menandai setiap dokter sebagai pegawai atau mitra. Jasa medis dokter mitra direkap dari tagihan yang sudah dibayar per tindakan, visite, dan konsultasi, lengkap dengan bruto sebelum bagi hasil, porsi rumah sakit, dan porsi dokter. PPh 21 dihitung sesuai PMK 168/2023, lalu Usada menerbitkan slip jasa medis, bukti potong, dan ekspor e-Bupot BP21 (XML dan Excel). Untuk pegawai, payroll memakai TER bulanan dengan perhitungan ulang di masa pajak terakhir.

Setiap item tagihan punya atribut PPN: jasa kesehatan dibebaskan dan pendapatan lain terutang. Usada menyiapkan e-Faktur XML Coretax kode 08 dan 04, mencatat nomor seri dan status persetujuan, mengingatkan tenggat tanggal 15 dan 20, serta membuat jurnal utang PPh 21 dan PPN keluaran otomatis. Perlakuan obat/BMHP dan pembagian jasa BPJS bisa diatur rumah sakit sesuai keputusan konsultan pajaknya. Format ekspor mengikuti template resmi DJP dan belum diuji impor ke Coretax dengan akun rumah sakit.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Menurut PMK 168/2023, PPh 21 dokter mitra (Bukan Pegawai) adalah tarif Pasal 17 UU PPh dikali 50% dari penghasilan bruto dalam satu masa pajak. Brutonya adalah jasa dokter yang dibayar pasien melalui rumah sakit sebelum dipotong biaya atau bagi hasil (Lampiran IV angka 2 huruf b). Contoh resmi: jasa Rp45.000.000 menghasilkan dasar Rp22.500.000 dan PPh 21 Rp1.125.000.

Tidak. PMK 168/2023 menetapkan bruto dokter sebagai jasa yang dibayar pasien sebelum dipotong bagi hasil rumah sakit. Bila dihitung dari bagian dokter, PPh 21 menjadi terlalu kecil. Dalam contoh resmi dengan bagi hasil 80%, selisihnya Rp225.000 per bulan untuk satu dokter.

Tidak. Berdasarkan PMK 168/2023 Lampiran IV angka 1, PPh 21 Bukan Pegawai dihitung atas bruto yang diterima dalam satu masa pajak. Setiap bulan dihitung sendiri dengan lapisan tarif Pasal 17, tanpa menjumlahkan penghasilan bulan sebelumnya.

Jasa pelayanan kesehatan medis, termasuk jasa rumah sakit, dibebaskan PPN (UU PPN Pasal 16B ayat 1a huruf j; PP 49/2022 Pasal 10 dan 11). Rumah sakit yang PKP membuat e-Faktur kode 08 dengan cap fasilitas PP 49/2022. Pendapatan lain seperti sewa ruang atau kantin tetap terutang PPN dan umumnya memakai kode 04.

Setor PPh 21 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (PMK 81/2024 Pasal 94 ayat 2 huruf c). Lapor SPT Masa PPh 21 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir (Pasal 171 ayat 1 huruf c). e-Faktur wajib diunggah dan disetujui paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan (PER-11/PJ/2025 Pasal 44).

Kami tidak menemukan ketentuan eksplisit yang membedakan obat dan bahan medis habis pakai sebagai bagian paket jasa yang dibebaskan atau sebagai penjualan barang terpisah. Perlakuannya sebaiknya diputuskan bersama konsultan pajak rumah sakit.

Sumber

Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat pajak. Perlakuan pajak setiap rumah sakit bergantung pada perjanjian dengan dokter, jenis penyerahan, dan status PKP. Untuk kepastian kewajiban rumah sakit Anda, rujuk naskah peraturan resmi dan konsultasikan dengan konsultan pajak atau kantor pajak setempat.

Hitung Jasa Medis dan Pajak RS Otomatis

Usada merekap jasa dokter dari tagihan yang dibayar, menghitung PPh 21 dokter mitra sesuai PMK 168/2023, dan menyiapkan e-Bupot serta e-Faktur Coretax.

Lihat Usada โ€” SIMRS