PSU perumahan adalah prasarana, sarana, dan utilitas umum di sebuah perumahan: jalan, saluran, taman, fasilitas sosial, penerangan jalan, dan kelengkapan sejenis. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan PSU yang telah selesai dibangun harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota (Pasal 47 ayat 4). Setelah diserahkan, kepemilikan dan tanggung jawab pemeliharaannya berpindah dari pengembang ke pemerintah daerah.
Tata cara penyerahan itu kini diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2026, yang diundangkan dan berlaku sejak 25 Juni 2026. Aturan ini mencabut Permendagri No. 9 Tahun 2009 yang dipakai selama 17 tahun (Pasal 32). Artikel ini merangkum alur penyerahan, status baru "PSU telantar", peran warga yang sekarang diakui secara tegas, dan apa artinya bagi pengelola kawasan perumahan.
Yang Berubah dari Permendagri 9/2009
- Batas waktu yang jelas. Pengembang menyerahkan PSU paling lama 1 tahun setelah masa pemeliharaan dan setelah dinyatakan layak oleh tim verifikasi (Pasal 9 ayat 1).
- Status PSU telantar. PSU yang dinilai belum layak, atau tidak diserahkan paling lama 1 tahun setelah masa pemeliharaan berakhir, dapat ditetapkan sebagai PSU telantar (Pasal 1 angka 5).
- Warga diakui sebagai pihak yang menyerahkan. PSU diserahkan oleh pengembang atau perwakilan warga perumahan kepada bupati/wali kota (Pasal 2 ayat 1).
- Warga wajib diberi tahu. Pemda mengirim surat pemberitahuan jadwal penyerahan kepada warga (Pasal 5 ayat 2 huruf c) dan menginformasikan hasil penyerahan kepada masyarakat paling lambat 3 bulan setelahnya (Pasal 14 huruf c).
Alur Penyerahan PSU oleh Pengembang
| Tahap | Yang terjadi | Dasar |
|---|---|---|
| 1. Permohonan | Pengembang menyampaikan dokumen ke bupati/wali kota: identitas dan akta badan hukum, rencana tapak beserta legalitas perizinannya, surat permohonan, surat pernyataan pembangunan, jadwal penyerahan bertahap, surat pelepasan hak atas tanah, dan bukti kepemilikan | Pasal 10 ayat 2โ3 |
| 2. Verifikasi dokumen | Tim verifikasi yang diketuai sekretaris daerah menginventarisasi PSU dan menyusun berita acara verifikasi dokumen | Pasal 8, 11 |
| 3. Penilaian lapangan | Kesesuaian dengan rencana tapak, standar teknis, mutu pekerjaan, keberfungsian, tidak dalam sengketa atau jaminan, dan tidak berisiko bagi lingkungan | Pasal 12 |
| 4a. Layak | Berita acara hasil penilaian disetujui bupati/wali kota, lalu dibuat berita acara penyerahan yang menjadi dasar keputusan bupati/wali kota | Pasal 13 ayat 2, 4โ5 |
| 4b. Tidak layak | Pengembang diberi 1 kali perbaikan paling lambat 6 bulan, lalu dinilai ulang | Pasal 13 ayat 3, 6 |
| 5. Tetap belum layak | Ditetapkan sebagai PSU telantar, pengembang dikenai sanksi, dan pemda mengambil alih melalui berita acara perolehan secara sepihak | Pasal 13 ayat 7โ8 |
| 6. Setelah diserahkan | Pendaftaran tanah ke kantor pertanahan, pencatatan sebagai barang milik daerah, dan informasi ke masyarakat paling lambat 3 bulan | Pasal 14 |
PSU yang diserahkan harus sesuai status lahannya, tidak sedang menjadi jaminan di bank, dan tidak dalam sengketa hukum (Pasal 9 ayat 2). Penyerahan boleh bertahap mengikuti tahap pembangunan (Pasal 10 ayat 1).
PSU Telantar dan Peran Perwakilan Warga
Bagian ini yang paling relevan bagi warga dan pengelola kawasan. Bila PSU sudah ditetapkan telantar melalui keputusan bupati/wali kota:
- Pengembang masih ada: diberi waktu paling lama 6 bulan sejak keputusan untuk menyerahkan PSU (Pasal 21 ayat 1). Bila tetap tidak menyerahkan, pengembang harus memberikan dokumen persyaratan kepada perwakilan warga agar warga yang menyerahkan, atau pemda mengambil alih secara sepihak (Pasal 21 ayat 2).
- Pengembang tidak diketahui keberadaannya: penyerahan dapat dilakukan oleh perwakilan warga perumahan (Pasal 21 ayat 3) melalui permohonan yang diketahui kepala desa/lurah dan camat (Pasal 22 ayat 1). Bila tidak ada rencana tapak, pemda dapat mengukur dan menggambar tapak sesuai kondisi lapangan (Pasal 22 ayat 2).
Yang dimaksud warga perumahan cukup luas: orang perseorangan atau kelompok yang bertempat tinggal di perumahan itu, baik sebagai pemilik, penyewa, maupun penghuni sah lainnya (Pasal 1 angka 11). Berita acara verifikasi PSU telantar ditandatangani tim verifikasi bersama pengembang atau perwakilan warga (Pasal 20 ayat 3).
Setelah Diserahkan: Siapa yang Merawat?
Pemeliharaan dan perbaikan PSU yang sudah diserahkan dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 18 ayat 1). Pemda dapat bekerja sama dengan pemda lain atau dengan badan usaha berbadan hukum, yang ketentuannya diatur peraturan kepala daerah (Pasal 19). Lampiran Permendagri ini juga memuat kolom "pengelola PSU" yang bisa diisi perangkat daerah, masyarakat, atau badan hukum.
Perlu dicatat, Permendagri 15/2026 tidak mengatur iuran pengelolaan lingkungan (IPL). Besaran dan peruntukan IPL di perumahan tapak tetap bergantung pada perjanjian dan kesepakatan di masing-masing kawasan. Setelah PSU diserahkan, pengelola sebaiknya bisa menjelaskan kepada warga layanan apa saja yang dibiayai IPL, misalnya keamanan, kebersihan, atau taman, dan mana yang sudah menjadi tanggung jawab pemda.
Masa Peralihan sampai Juni 2027
Peraturan daerah tentang penyerahan PSU yang sudah ada harus disesuaikan paling lama 1 tahun sejak Permendagri ini diundangkan (Pasal 31), artinya sampai sekitar 25 Juni 2027. Selama masa itu, tata cara teknis di tiap kabupaten/kota bisa masih berbeda-beda. Untuk Jakarta, penyerahan dilakukan kepada gubernur (Pasal 30).
Yang Perlu Disiapkan Pengelola Kawasan
Permendagri ini mengatur pengembang, pemda, dan warga, bukan pengelola kawasan secara langsung. Namun pengelola biasanya yang paling tahu kondisi PSU sehari-hari. Beberapa langkah praktis:
- Inventaris PSU per item: jalan, saluran, taman, PJU, fasilitas sosial, beserta status penyerahannya (belum diserahkan, sedang diverifikasi, sudah diserahkan, atau telantar) dan tanggal akhir masa pemeliharaannya, supaya batas serah 1 tahun bisa dipantau.
- Arsip dokumen: rencana tapak, berita acara serah terima, dan surat pemberitahuan dari pemda. Dokumen ini dibutuhkan bila warga harus mengajukan penyerahan PSU telantar.
- Catat kondisi dan perbaikan: laporan kerusakan dari warga lengkap dengan foto, tanggal, dan statusnya. Catatan ini menjadi bukti kondisi lapangan saat penilaian.
- Pisahkan biaya di kas kawasan: pengeluaran untuk PSU yang belum diserahkan, yang sudah menjadi tanggung jawab pemda, dan layanan tambahan yang dibiayai IPL.
- Laporkan secara terbuka ke warga: laporan kas bulanan dan rekap aduan membantu warga, termasuk perwakilan warga, saat harus berkoordinasi dengan pemda.
