Banyak pengelola penginapan belum tahu bahwa data tamu berpaspor asing harus bisa diserahkan kepada petugas Imigrasi atau Polri saat diminta, dan bahwa Ditjen Imigrasi menyediakan APOA untuk pelaporannya. Yang sering disangka cuma berlaku untuk hotel berbintang, ternyata cakupannya lebih luas, dan sanksinya pidana, bukan sekadar teguran administratif.
Dasar Hukumnya: Pasal 72 UU Keimigrasian
Kewajiban ini diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana diubah dengan UU No. 63 Tahun 2024. Ayat (1): Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat Polri yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing. Ayat (2): pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data orang asing yang menginap jika diminta oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat Polri. Untuk pelaporan ini, Ditjen Imigrasi menyediakan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing).
Siapa Saja yang Terkena
Ini bagian yang paling sering disalahpahami. Situs APOA menyebut pelaporan untuk semua jenis penginapan, termasuk hotel, homestay, Airbnb, dan villa. Undang-undangnya sendiri lebih luas lagi: Pasal 72 ayat (1) menyebut setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing, dan Pasal 117 menyebut orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapan.
Artinya, pemilik kost, rumah kontrakan, atau apartemen yang disewakan kepada orang asing juga sebaiknya siap memberikan data penghuninya bila diminta.
Bagaimana Cara Kerja APOA
Pengelola penginapan meminta paspor tamu asing, memasukkan datanya ke APOA, dan sistem menerbitkan Surat Tanda Terima Pelaporan Orang Asing (STTPOA) sebagai bukti laporan sudah terkirim. Petugas Imigrasi kemudian bisa mengakses data ini untuk keperluan pengawasan. Soal batas waktu pelaporan, praktiknya bisa berbeda antar kantor Imigrasi โ sebaiknya konfirmasi langsung ke kantor Imigrasi wilayah Anda untuk SOP teknisnya.
Apa Sanksinya Jika Diabaikan
Pasal 117 UU Keimigrasian mengancam pemilik atau pengurus penginapan yang tidak memberikan keterangan atau data orang asing setelah diminta petugas dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp25 juta. Ini bukan sekadar risiko administratif seperti telat lapor pajak โ ada ancaman pidana di baliknya.
Kenapa Ini Sering Terlewat di Operasional Harian
Di hotel yang sudah punya sistem reservasi (PMS), data tamu โ termasuk status WNA dan nomor paspor โ sudah terekam saat check-in. Masalahnya, APOA adalah sistem terpisah dari PMS, sehingga staf front office harus input ulang manual data yang sama dua kali. Saat sedang ramai tamu check-in bersamaan, langkah kedua ini gampang tertunda atau terlewat sama sekali.
Bagaimana Sistem Bisa Membantu
HotelOS, PMS hotel dari ICBDATA, punya modul Lapor Tamu Asing (WNA) yang merekap otomatis data tamu berpaspor asing langsung dari data reservasi โ tanpa perlu dicatat ulang manual di tempat terpisah. Modul ini mempersiapkan data sesuai kebutuhan pelaporan APOA; saat ini belum terhubung otomatis lewat API ke sistem Imigrasi, jadi pengelola tetap perlu submit datanya ke APOA, namun tanpa harus mengetik ulang dari nol.
